Asal-usul Sentimen Anti-Belanda di Kalangan Buruh Era 1950-an

Oleh: Appridzani Syahfrullah - 10 Juni 2021
Dibaca Normal 4 menit
Diskriminasi dan dominasi ekonomi memicu sentimen anti-Belanda di kalangan buruh. Eskalasinya terus meninggi hingga berujung nasionalisasi.
tirto.id - Politik segregasi rasial yang diterapkan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mewariskan prasangka antaretnis yang bertahan hingga Indonesia merdeka. Sejak 1818, pemerintah kolonial menerapkan wijkenstelsel—regulasi untuk melokalisasi satu kelompok tertentu dalam satu kampung. Peraturan ini kemudian disusul dengan amalgamatie atau pemisahan kampung-kampung berdasarkan ras atau suku tertentu.

Pemerintah kolonial juga melakukan tindakan rasis serupa itu pada masyarakat bumiputra. Pada 1919, pemerintah kolonial melakukan pendataan penduduk Hindia Belanda. Pemerintah kolonial mendata semua penduduk dari kalangan Eropa, Tionghoa dan Timur Asing lainnya, tetapi tidak dengan orang pribumi. Catatan demografi mereka diabaikan—berarti pula keberadaan mereka sebagai warga negara diabaikan.

Segregasi rasial semacam itu juga terjadi di dunia kerja dan aktivitas ekonomi. Onghokham dalam artikel “Terjadinya Suatu Minoritas” yang dimuat Star Weekly (28 Juni 1958) menyebut di dunia kerja, jabatan-jabatan strategis selalu dijabat oleh orang-orang Eropa. Semantara itu, pekerja pribumi selalu di level bawahnya. Kebanyakan kaum pribumi pun hanya terlibat sebagai buruh-buruh kasar.

Perkembangan industrialisasi di tanah jajahan yang diatur orang Eropa—terutama pascapemberlakuan Suiker Wet (Undang-undang Gula) dan Agrarische Wet (Undang-undang Agraria)--tidak pula beriringan dengan meningkatkan kesejahteraan buruh. Kaum buruh pribumi justru kerap dirugikan oleh politik upah murah yang diterapkan penjajah.

John Ingleson dalam Buruh, Serikat dan Politik: Indonesia Pada 1920an dan 1930an (2013, hlm. 33-34) menyebut upah buruh di Batavia—kota dengan besaran upah yang tergolong tinggi di Hindia Belanda—hanya berkisar antara 30-40 sen perhari. Padahal, untuk memenuhi angka hidup layak, seorang buruh minimal harus berpenghasilan antara ƒ1,25 hingga ƒ1,75 perhari.

Praktik diskriminasi selama era kolonial itulah yang kemudian berkembang menjadi sentimen anti-Belanda di kalangan kaum buruh Indonesia. Terlebih, kemerdekaan Indonesia tidak serta-merta diikuti hengkangnya kekuatan ekonomi Belanda. Akhirnya, akumulasi kemarahan terhadap orang-orang Eropa perlahan bertransformasi, dari sentimen kelas menjadi sentimen rasial.

Terjebak KMB

Tingginya sentimen anti-Belanda di kalangan buruh Indonesia juga dipantik oleh hasil-hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 yang berat sebelah.

KMB menempatkan Indonesia pada posisi yang dilematis. Sebelum diadakan KMB, Indonesia selalu kalah dalam negosiasinya dengan Belanda melalui Perjanjian Linggarjati dan Renville. Akibatnya, dalam KMB yang merupakan negosiasi final untuk mendapat pengakuan kedaulatan, Indonesia tidak memiliki bargaining power yang tinggi.

Salah satu poin kesepakatan KMB yang cenderung menguntungkan Belanda adalah keharusan Indonesia menjamin kelangsungan dan keamanan bisnis Belanda di Indonesia. Klausul ini membikin kedaulatan politik Indonesia jadi semu. Perusahaan-perusahaan Belanda masih bisa bergerak bebas di Indonesia dan bahkan tetap jadi pemain utama.

Menurut Purnawan Basundoro dalam Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang Sejak Kolonial Sampai Kemerdekaan (2009, hlm. 102), Indonesia juga terjebak oleh kewajiban melunasi utang Hindia Belanda yang mencapai ƒ4,3 juta. Padahal, negara Indonesia baru berdiri seumur jagung dan tentu saja belum memiliki fondasi ekonomi yang kokoh.

Hal itu membawa Indonesia ke dalam situasi sulit. Terlebih, fasilitas-fasilitas industri strategis banyak yang hancur akibat perang sehingga perekonomian butuh waktu lama untuk pulih. Hal ini pun berimbas pula pada nasib buruh.

Sebagaimana diberitakan koran Antara (8 November 1950), beberapa wilayah di Indonesia mengalami massa ontslag atau PHK Massal. Masalah ini makin runyam gara-gara kembalinya tenaga-tenaga kerja Belanda ke pos mereka di Indonesia. Beda dengan buruh yang kehilangan pekerjaan, mereka segera saja mengisi jajaran direksi perusahaan yang strategis.

Korporasi-korporasi besar era kolonial yang dijuluki The Big Five pun kembali bercokol sebagai pemain utama dalam perekonomian Indonesia. Mereka adalah NV Borsumij, NV Jacobson van den Berg, NV Internatio, NV Lindeteves, dan NV Geo Wehry. Mereka umumnya bergerak di bidang industri, transportasi, ekspor-impor, dan perkebunan.

Menurut Thomas Linblad dalam artikel “The Economic Decolonisation of Indonesia: A Bird’s-eye View” yang dimuat Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities (Vol. 4, 2011, PDF), The Big Five dan beberapa perusahaan Belanda lainnya memegang kendali lebih dari 50 persen dari total ekspor-impor Indonesia.

Operasi The Big Five itu jelas menjadi salah satu sebab perekonomian Indonesia sulit berkembang. Keadaan ini membikin usaha-usaha milik orang Indonesia terpinggirkan. Dari segi modal, kualitas SDM, dan jaringan distribusi mereka kalah.

Benjamin Higgins dalam “Thought and Action: Indonesian Economic Studies and Policies in the 1950s” yang dimuat Bulletin of Indonesian Economic Studies (Vol. 26, 1990) menggambarkan pada 1950-an, masih ada sekitar 6.000 orang Belanda yang mengisi pos birokrasi di Indonesia. Keberadaan mereka itu ditengarai untuk merongrong kepentingan negara Indonesia yang masih muda.


Marxisme yang Dilematis

Golongan kiri seperti PKI, pengikut politik Tan Malaka, dan serikat-serikat buruh adalah pihak yang paling gusar soal dominasi ekonomi Belanda itu.

PKI sejak awal adalah salah satu kelompok politik yang paling antipati terhadap KMB dan paling radikal melawan dominasi Belanda di pabrik dan perkebunan. Pengikut-pengikut Tan Malaka bersetia pada program “Merdeka 100 Persen”. Sementara buruh adalah yang tiap hari berhadapan langsung dengan dominasi bos-bos Belanda di perusahaan dan pabrik.

Dari kalangan organisasi buruh, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) adalah yang paling vokal menyerukan sikap anti-Belanda. Menurut SOBSI, dominasi perusahaan dan perkebunan Belanda adalah sumber merosotnya perekonomian Indonesia. Sikap itu kemudian berkembang jadi seruan nasionalisasi pada pertengahan 1950-an.

Selain itu, SOBSI juga punya motif khusus kala menggalang setimen anti-Belanda itu. Pada 1948, SOBSI tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat yang menjadi motor utama meletusnya Peristiwa Madiun 1948. Akibat dari peristiwa tersebut, SOBSI kehilangan hampir 50 persen organisasi-organisasi buruh yang jadi anggotanya.

Karena itulah, SOBSI akhirnya memanfaatkan wacana anti-Belanda yang tengah menguat untuk menarik kembali anggotanya.

Pada awal 1950-an, SOBSI langsung tancap gas menggalang sentimen anti-Belanda, meski hal itu sebenarnya melenceng dari tradisi Marxisme yang antirasialisme. Biar pun begitu, sentimen anti-Belanda itu tetap dibalut dengan wacana pertentangan kelas agar tampak tetap sejalan dengan Marxisme.


Infografik Awal Munculnya Sentimen Anti Belanda
Infografik Awal Munculnya Sentimen Anti Belanda. tirto.id/Fuad

Berujung Nasionalisasi

Seturut pemberitaan De Locomotief (4 Februari 1952), pada 5 Juli 1951, buruh-buruh pelabuhan yang tergabung dalam Serikat Buruh Pelabuhan dan Pelayaran (SBPP)--sekaligus bagian dari SOBSI—melayangkan resolusi kepada Hoofdbestuur Vereneeging van Werkgevers in de Scheepvaart en Aanverwante Bedrijven atau Dewan Direksi Asosiasi Pengusaha Perkapalan dan Perusahaan Terkait.

Inti resolusi itu ialah menuntut hak yang sama antara pekerja bumiputera dan pekerja Eropa. Besaran upah buruh Indonesia kala itu memang timpang jika dibandingkan dengan upah pekerja Eropa, meski bidang pekerjaan dan pangkatnya sama.

Tapi, bukannya merespons resolusi itu dengan simpatik, pihak majikan Pelabuhan justru menuduh SBPP hendak mengimplementasikan “diktatur serikat pekerja”. Respons itu tentu saja segera memicu kemarahan para buruh. Pertentangan-pertentangan semacam itu kemudian membuat pemogokan buruh semakin masif terjadi pada awal 1950-an.

Meski begitu, pihak manajemen perusahaan yang sebagian besar diisi orang Belanda tidak pernah menanggapi tuntutan buruh secara patut. Mereka begitu terpaku pada upaya tersingkat menyehatkan keuangan perusahaan hingga mengabaikan buruh-buruhnya. Perlakuan manajer-manajer Belanda itu menjadi titik kisar perlawanan kaum buruh bumiputera dan jadi bara bagi sentimen anti-Belanda.

Sentimen anti-Belanda itu kemudian bertransformasi menjadi seruan nasionalisasi aset perusahaan. Seiring dengan buntunya negosiasi Indonesia dan Belanda terkait masalah Irian Barat, isu nasionalisasi meledak menjadi gerakan penyitaan aset-aset perusahaan Belanda oleh kaum buruh pada pengujung 1957. Pemerintah Indonesia pun tak tinggal diam kerena kemudian nasionalisasi itu akhirnya dilembagakan pada 1958.

Baca juga artikel terkait SENTIMEN ANTI-BELANDA atau tulisan menarik lainnya Appridzani Syahfrullah
(tirto.id - Sosial Budaya)

Penulis: Appridzani Syahfrullah
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
DarkLight