Menuju konten utama

AS-Cina Sepakat Dirikan Kantor Hukum Terkait Kesepakatan Dagang

AS dan Cina sepakat untuk membentuk kantor penegakan hukum yang berkaitan dengan kesepakatan dagang kedua negara.

AS-Cina Sepakat Dirikan Kantor Hukum Terkait Kesepakatan Dagang
Gedung Putih Amerika Serikat. FOTO/Antaranews

tirto.id - Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin mengataka, bahwa AS telah mencapai kesapakatan dengan Cina dan akan membangun kantor penegakan hukum. Kantor itu untuk mengawasi setiap perjanjian perdagangan yang telah di setujui untuk mencapai perdagangan yang lebih baik.

Melansir dari South China Morning Post, Mnuchin berbicara di stasiun televisi CNBC, bahwa akan terus ada kemajuan pembicaraan, termasuk komunikasi “produktif” dengan Wakil Perdana Menteri Cina Liu He pada Selasa (9/04/2019) malam. Diskusi juga akan dilanjutkan pada Kamis (11/04/2019), waktu Washington, Mnuchin menambahkan.

“Kami sudah cuku sepakat tentang mekanisme penegakan hukum, kami telah sepakat bahwa AS dan Cina akan mendirikan kantor penegakan hukum yang akan menangani masalah yang berlangsung pada kesepakatan perdagangan,” kata Mnuchin, menambahkan bahwa masih ada masalah penting bagi kedua negara untuk segera ditangani.

Mnuchin juga masih menolak untuk berkomentar apakah tarif pajak AS atas barang milik Cina yang senilai 250 miliar dolar AS akan dihapuskan. Meskipun Presiden AS, Donald Trump mengatakan baru-baru ini bahwa kesepakatan perdangangan dengan Cina akan tercapai di akhir April. Mnuchin mengatakan bahwa Trump fokus untuk mendapatkan “kesepakatan yang tepat” dalam negosiasi ini.

“Segera setelah kami siap untuk melakukan ini, Trump siap dan bersedia untuk bertemu dengan Presiden Xi (Jinping), dan sangat penting bagi kedua pemimpin untuk bertemu, dan kami harap kami dapat melakukan ini dengan cepat, tetapi kami tidak akan menetapkan tenggat waktu secara sewenang-wenang,” tambah Mnuchin, melansir dari Aljazeera.

AS juga menuntut agar Cina menerapkan reformasi yang signifikan untuk mengekang pencurian kekayaan intelektual milik AS dan mengakhiri pemaksaan transfer teknologi dari perusahaan AS ke perusahaan Cina.

Washington juga ikut menekan Beijing untuk mengekang subsidi industri, untuk membuka pasar yang lebih luas bagi perusahaan-perusahaan AS, dan meningkatkan pembelian di bidang pertanian, energi, dan barang-barang manufaktur AS.

Mnuchin juga belum membahas apakah struktur penegakan hukum akan memungkinkan AS menegakkan hak sepihak untuk memperlakukan kembali tarif tanpa dapat di balas Cina, jika Cina gagal memenuhi komitmennya.

Pihak yang terlibat dalam diskusi mengatakan negosiator AS berusaha mencapai hak tersebut, tetapi Cina enggan menyetujui kesepakatan tersebut. Namun AS dapat berupaya dengan cara lain, misalnya dengan berupaya mempertahankan tarif pajak seperti di awal, dan hanya menghapusnya jika Cina memnuhi tolak ukur tertentu dalam pelaksanaan reformasi.

Mnuchin berkata, ia dan Perwakilan Dewan Perdagangan AS, Robert Lighthizer, yang memimpin negosiasi, akan fokus pada “eksekusi” penyusunan dokumen perjanjian kesepakatan perdagangan.

Kedua belah pihak sedang mengerjakan perjanjian yang luas yang mencakup enam bidang, yaitu: transfer teknologi paksa dan pencurian dunia maya, hak kekayaan intelektual, layanan masyarakat, nilai mata uang, pertanian, dan hambatan non-tarif untuk berdagang, menurut sumber yang mengikuti diskusi.

“Beberapa bab sudah hampir selesai, dan beberapa bab lagi masih memiliki masalah teknis,” kata Mnuchin.

Baca juga artikel terkait PERANG DAGANG AS-CINA atau tulisan lainnya dari Irsandy Dwi

tirto.id - Ekonomi
Penulis: Irsandy Dwi
Editor: Yantina Debora