Arab Saudi Gagal Rebut Kursi Anggota Dewan HAM PBB

Oleh: Restu Diantina Putri - 14 Oktober 2020
Dibaca Normal 1 menit
Gagalnya Saudi menunjukkan buruknya reputasi Saudi di mata internasional.
tirto.id - Arab Saudi gagal dalam upayanya menjadi anggota Dewan HAM PBB (UNHRC) untuk periode tiga tahun mendatang dimulai sejak 1 Januari 2021. Sementara itu terpilihnya Cina, Rusia dan Kuba melalui pemungutan suara menimbulkan gelombang protes dari para pegiat HAM.

Rusia dan Kuba tampil tanpa lawan dalam pemilihan Majelis Umum PBB. Saudi bersaing dengan Cina dalam perlombaan lima negara bersama Pakistan, Uzbekistan dan Nepal yang memperebutkan empat kursi keanggotaan.

Pakistan mendapat 169 suara, Uzbekistan 164 suara, Nepal 150 suara, Cina 139 suara dan Saudi 90 suara. Hal ini pun mengakhiri upaya Saudi untuk menjadi anggota dewan HAM PBB.

Lima belas negara terpilih menjadi bagian dari 47 negara dewan pada Selasa (13/10/2020) waktu setempat.

Human Rights Watch menyebut Cina dan Saudi sebagai dua negara dengan pemerintah paling kejam di dunia. Organisasi yang berbasis di New York tersebut juga menyebut banyak kejahatan perang di Suriah yang menjadikan Rusia sebagai kandidat yang sangat bermasalah.

Dengan masuknya sejumlah negara dengan catatan buruk menyoal hak asasi, para ahli mengatakan sistem keanggotaan UNHRC perlu direformasi.

Profesor Hukum Internasional dari Universitas Copenhagen Kevin Jon Heller menyayangkan hal itu. “Tentu sangat disayangkan negara-negara dengan catatan HAM yang begitu buruk bisa terpilih menjadi anggota dewan. Tapi inilah cermin birokrasi PBB yang berantakan,” ujar Heller seperti dikutip Al Jazeera.

Heller menambahkan bahwa tidak ada cara untuk menghindari jenis kesepakatan ‘main belakang’ yang menghasilkan hasil seperti ini. Tak ada bukti pula bahwa negara memperhitungkan catatan HAM saat mereka memberikan hak suara.

Pemungutan suara Selasa lalu menunjukkan betapa buruknya reputasi Saudi di mata internasional dalam beberapa tahun terakhir.

Kritikus telah lama mengecam pelanggaran HAM di Saudi. Dalam beberapa tahun terakhir, pihak berwenang telah menangkap ratusan oposisi, menahan lebih dari selusin aktivis hak perempuan dan melanjutkan eksekusi tahanan massal. Protes dari masyrakat, partai politik, dan serikat buruh dilarang oleh pihak kerajaan.

Agnes Callamard, agen khusus PBB untuk eksekusi di luar hukum menyelidiki pembunuhan jurnalis Washington Post Jamal Khashoggi oleh agen Saudi di Turki pada 2018. Ia menyatakan telah memiliki bukti kuat yang menghubungkan pembunuhan tersebut dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman dan merekomendasikan agar pangeran Saudi itu diinvestigasi.

Berdasarkan Resolusi 60/251, yang digagas oleh dewan, anggota dipilih secara langsung melalui pemungutan suara rahasia oleh mayoritas Majelis Umum PBB. Keanggotaan ini harus didistribusikan dengan adil secara geografis.

Resolusi tersebut juga menyatakan negara yang terpilih menjadi anggota dewan harus menjunjung standar tertinggi dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Anggota akan menjabat selama tiga tahun untuk maksimal selama dua periode dan tidak berhak mengikuti pemungutan suara setelahnya.


Baca juga artikel terkait DEWAN HAM PBB atau tulisan menarik lainnya Restu Diantina Putri
(tirto.id - Hukum)

Penulis: Restu Diantina Putri
Editor: Restu Diantina Putri
DarkLight