Apindo Ungkap Kelebihan dan Kekurangan Paket Kebijakan Ekonomi XVI

Oleh: Vincent Fabian Thomas - 22 November 2018
Dibaca Normal 1 menit
Ketua Umum Apindo mengungkapkan penilaiannya terhadap aspek positif dan negatif dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI.
tirto.id - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI, yang diluncurkan oleh pemerintah pada 16 November lalu, memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan.

Terdapat dua hal dalam paket kebijakan itu, yang dinilai oleh Hariyadi bisa berdampak positif terhadap perekonomian. Pertama ialah kebijakan terkait perluasan fasilitas libur pajak (tax holiday) ke beberapa sektor usaha baru.

Hariyadi menjelaskan perluasan tax holiday merupakan kebijakan yang tepat saat ini. Apalagi, kata dia, penerapan tax holiday selama 6 bulan terakhir, berdampak pada masuknya investasi baru senilai Rp162 Triliun. Data itu berdasar penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Kebijakan kedua yang menurut Hariyadi bisa berdampak positif ke perekonomian ialah insentif untuk mendorong devisa hasil ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) lebih lama berada di dalam negeri.

Menurut dia, insentif terkait DHE penting di tengah ancaman pelemahan rupiah dan situasi pedagangan dunia yang tidak stabil. Ditambah lagi, defisit transaksi berjalan dan neraca perdagangan Indonesia masih lumayan besar.

"Pemerintah cukup smart [pintar], karena DHE berdasar pada sumber daya alam," kata Hariyadi di Jakarta, pada Kamis (22/11/2018).


Meskipun demikian, Hariyadi juga mencatat beberapa kelemahan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI. Misalnya, dia menilai kebijakan relaksasi Daftar Negatif Industri (DNI) tidak tepat dan kurang efektif untuk menarik investasi.

"Pandangan kami, [relaksasi] DNI itu sebaiknya harus ditinjau lagi. Kalau tidak perlu, ya tarik saja lah," kata Hariyadi.

Untuk mengerek investasi, dia menambahkan, pemerintah lebih baik berfokus membenahi administrasi layanan pendaftaran penanaman modal baru dan kepastian hukum di sejumlah daerah.

Selain itu, dia mengaku tidak sependapat dengan penjelasan dalam dalam kebijakan relaksasi DNI yang menyatakan ketentuan itu tidak bisa ditarik kembali (rollback).

"Itu kurang pas ya. Kalau salah gimana. Kita ingat semua surat keputusan selalu ada klausul bisa diperbaiki. Masa dia pakai statement ini tidak akan ada rollback," kata Hariyadi.

Terakhir, Hariyadi mengkritik proses perumusan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI yang tidak melibatkan banyak unsur pelaku usaha, termasuk Apindo.

"Di dalam pembuatan kebijakan ke-16 kami [Apindo] tidak dilibatkan. Itu menurut saya kurang pas ya. Tidak ada konsultasi publik. Jadi kebijakannya malah ada [timbulkan] reaksi negatif masyarakat," kata dia.


Baca juga artikel terkait INVESTASI atau tulisan menarik lainnya Vincent Fabian Thomas
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Addi M Idhom