tirto.id - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani meminta pemerintah memperbaiki koordinasi antarkementerian dan lembaga. Menurut Hariyadi, koordinasi yang kurang baik di internal pemerintah kerap menjadi kendala bagi pengusaha.
“Kalau mereka [pemerintah] tidak bisa melakukan koordinasi, pemetaan terhadap apa yang dibutuhkan, susah juga. Yang kita hadapi sekarang seperti itu,” kata Hariyadi seusai Munas Apindo X di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada Rabu sore (25/4/2018).
Hariyadi menilai koordinasi buruk antarkementerian dan lembaga berdampak pada perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang tidak matang. Akhirnya, implementasi kebijakan pemerintah justru menggerus daya saing industri.
“Memang ini tergantung juga dari kepemimpinan masing-masing kementerian,” kata Hariyadi.
Dia mencontohkan koordinasi buruk itu sempat terjadi pada polemik izin impor garam. Hariyadi mengatakan polemik seperti itu berdampak besar ke pelaku industri. Polemik berdampak serupa, menurut dia juga sempat terjadi terkait dengan penyediaan bahan baku lainnya.
Selama lima tahun terakhir, Hariyadi menyebutkan Apindo banyak mengurusi hal-hal terkait dengan gangguan bisnis yang bersumber dari regulasi yang tidak matang.
“Itulah yang kemarin ini kami capek untuk menetralkan,” kata dia.
Dia menambahkan penerapan kebijakan yang tidak matang membawa dampak negatif jauh lebih besar kepada iklim usaha ketimbang tahun politik.
Hariyadi berharap ke depan pemerintah melihat kebutuhan sektor industri dari sudut pandang yang lebih realistis dan pragmatis. Meski potensi polemik tetap akan ada, dia beranggapan dampak negatifnya bisa diredam dengan membenahi koordinasi di internal pemerintah.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Addi M Idhom
