Anies Umumkan Perjanjian Penghentian Swastanisasi Air Pekan Ini

Tahap penghentian swastanisasi air di DKI Jakarta memasuki bagian akhir, karena perjanjian telah diteken. Direncanakan pekan ini hasil perjanjian diumumkan.

Reporter: Fadiyah Alaidrus

Terbit 26 Mar 2019 17:24 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyambut kedatangan suporter klub sepakbola Persija Jakarta yang melakukan konvoi penyerahan Piala Gojek Traveloka Liga 1 di depan Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu (15/12/2018). Kegiatan tersebut untuk merayakan kemenangan Persija Jakarta sebagai juara Liga 1. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww.

tirto.id - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan sudah menerima head of agreement (HoA) atau induk perjanjian dari PAM Jaya.

"Sudah diberikan ke saya. HoA-nya memerlukan persetujuan, saya berikan persetujuan, saya kembalikan ke PDAM," kata Anies saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019).

Anies juga mengatakan, saat ini HoA sedang dalam proses formalisasi saja. "Terus mereka [PDAM Jaya] sedang siapkan format untuk pengumumannya," ujar dia.

Anies mengatakan, pengumumannya akan dilakukan dalam minggu ini. Di sisi lain, Direktur Utama PAM Jaya, Priyatno Bambang juga mengatakan akan menyelesaikannya dalam Maret ini.

"Pokoknya di Maret ini [...] tinggal kita detil administrasi dan sebagainya,” kata Bambang saat dihubungi pada Senin (25/3/2019).

HoA tersebut merupakan bagian dari negosiasi yang dilakukan Anies, melalui PDAM Jaya, untuk melakukan penghentian swastanisasi air dengan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta.

Sejumlah pihak telah mendesak agar Anies segera mengambil langkah untuk melakukan pemutusan kontrak dengan pihak swasta yang mengelola air di Jakarta.

Salah satunya melalui petisi yang dilayangkan di Change.org yang dibuat oleh Melanie Subono dan ditujukan kepada Anies. Petisi telah ditandatangani sekitar 4.000 orang. Tujuan petisi untuk mendesak Gubernur Anies mempercepat langkah penghentian swastanisasi air.

Desakan juga datang dari Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ). Anggota koalisi, Nelson Nikodemus Simamora, menilai Anies memang kurang tegas dalam mengambil keputusan terkait ambil alih peran pengelolaan secara menyeluruh air di Jakarta.

"Pemprov [DKI] tuh gak tegas. Jangan mau lagi bernegosiasi dengan pihak-pihak yang memang selama ini sudah merugikan, sudah mengambil keuntungan besar, dalam hal barang publik," kata Nelson saat dihubungi, Senin (25/3/2019).