Menuju konten utama

Anies Tegaskan Dana Kemitraan Pemkot Bekasi Tak Terkait Sampah

Anies menjelaskan dana kemitraan Pemprov DKI ke Pemkot Bekasi tak terkait urusan sampah.

Anies Tegaskan Dana Kemitraan Pemkot Bekasi Tak Terkait Sampah
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan keterangan di Balai Kota Jakarta, Rabu (26/9/2018). ANTARA FOTO/HO/Dadang Kusuma WS.

tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan dana kemitraan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke Pemerintah Kota Bekasi tidak terkait dengan urusan sampah. Anies menyebutkan dana kemitraan itu merupakan permintaan bantuan agar pemerintah provinsi dapat menyokong pendanaan sejumlah proyek di Bekasi.

Beberapa proyek infrastruktur itu di antaranya seperti Flyover Rawa Panjang dengan nilai sebesar Rp188 miliar, Flyover Cipendawa senilai Rp372 miliar, pembangunan crossing di Buaran senilai Rp16 miliar, dan peningkatan fasilitas penerangan jalan umum Bekasi dengan nilai sebesar Rp5 miliar.

“Di luar perjanjian sampah [mereka] minta anggaran itu. Lalu kami minta perinciannya karena tidak mungkin pemerintah provinsi memproses hanya dengan gelondongan begini,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta pada Minggu (21/10/2018).

Lebih lanjut, Anies mengatakan rincian anggaran yang diminta tidak kunjung diberikan. Ia pun mengklaim Pemkot Bekasi baru menyerahkan rincian anggarannya pada 18 Oktober lalu. Oleh karena itulah, Anies menegaskan bahwa permintaan bantuan keuangan tidak bisa diproses mengingat perinciannya yang baru diserahkan beberapa hari lalu, sementara dimintanya sejak Mei 2018.

Apabila sekarang ini ada ribut-ribut soal dana kemitraan yang dikaitkan dengan sampah, Anies menyebutkan Pemkot Bekasi meramaikan hal yang bukan menjadi kewajiban DKI Jakarta. Ia menyayangkan sikap Pemerintah Kota Bekasi yang menggunakan isu sampah sebagai cara penyampaiannya.

“Harus diingat Bekasi itu masuk provinsi mana. Kalau mau minta [bantuan dana] ke pemerintah provinsi, mana yang harusnya dimintai. Kok mintanya ke DKI Jakarta?” ujar Anies.

Terkait dengan hal ini, Anies meminta agar Pemerintah Kota Bekasi membicarakannya baik-baik dengan pemerintah provinsi, tanpa harus meramaikannya di media massa. Anies mengatakan perlu adanya diskusi karena bantuan dana yang diminta itu merupakan dana warga DKI Jakarta dan bukan milik gubernur.

Masih dalam kesempatan yang sama, Anies melihat permasalahan dengan Bekasi yang semacam ini selalu muncul setiap Oktober. “Kenapa ya? Coba saja Anda cek kenapa. Berarti persoalannya bukan persoalan sampah, tapi persoalan anggaran. Kira-kira begitu bukan?” ungkap Anies.

Baca juga artikel terkait PENGELOLAAN SAMPAH atau tulisan lainnya dari Damianus Andreas

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Damianus Andreas
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Maya Saputri