Anies Jelaskan Soal Klaim PUPR Ambil Alih Pengerjaan Kali Item

Anies meminta pada publik dan masyarakat agar mengizinkan pemerintah meneruskan kerjanya pada semua langkah yang memungkinkan untuk mempersiapkan Asian Games 2018.

Reporter: Haris Prabowo

Terbit 27 Jul 2018 17:04 WIB,

Waktu baca ±1 menit

Petugas menutup Kali Sentiong yang terletak di depan Wisma Atlet dengan menggunakan jaring hitam untuk menyiasati estetika tata kota jelang gelaran Asian Games 2018. tirto.id/Andrey Gromico

tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta agar pengerjaan Kali Sentiong atau Kali Item tidak diganggu dengan pernyataan-pernyataan yang dapat memperumit opini publik.

Anies memberikan klarifikasi tersebut terkait ucapan staf khusus Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Sumber Daya Air Firdaus Ali yang mengatakan bahwa instansinya akan mengambil alih penggarapan Kali Item. Ia mengklaim hal itu dilakukan karena lamban dan tidak efisiennya Pemprov DKI membereskan kali tersebut.

"Apa yang sedang dilakukan di Kali Sentiong, yang harus digarisbawahi, ini adalah kerja bersama lintas instansi pemerintah, yaitu tim Pak Teguh, tim SDA, tim PUPR. Oleh karena itu jangan ganggu mereka yang bekerja itu dengan statement-statement dari staf khusus yang tidak bekerja di lapangan. Tidak membereskan masalah, tapi justru memperumit opini kita yang sedang bekerja untuk membuat Indonesia lebih baik," kata Anies menjelaskan, Jumat (27/7/2018) siang.

Gubernur DKI itu menilai jika keadaan terus-menerus diramaikan oleh debat publik dan saling klaim, justru permasalahan tidak akan selesai. Menurutnya, hal yang sekarang dibutuhkan adalah kooperasi di lapangan dengan bekerja sama.

Ia berharap publik dan masyarakat dapat mengizinkan pemerintah meneruskan kerjanya pada semua langkah yang memungkinkan. Ini dimaksudkan untuk bisa membuat Jakarta sebagai salah satu pusat perhelatan Asian Games 2018, menjadi tempat yang baik.

Anies juga menjelaskan bahwa bagaimanapun semua pemerintahan sama, meski ada aturan yang berbeda untuk dibagi. Walaupun ada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota; ia menilai semua menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membuat Indonesia lebih baik.

"Upaya yang dilakukan kemarin ini dimulai dari pertemuan lintas pakar. Waktu itu ada namanya Profesor Muslim Mu'in, dan diskusi itu kemudian kita mencoba rekayasa pola hidrolika. Mulai tanggal 24-25 [Juli] itu dilaksanakan oleh tim dari SDA, bersama dengan tim PUPR," kata Anies menjelaskan.