Menuju konten utama

Anies Jadikan Sekolah Tempat Isolasi ODP, DPRD Minta Ditinjau Ulang

DPRD meminta Gubernur Anies memikirkan ulang rencana menjadikan sekolah-sekolah sebagai tempat isolasi ODP COVID-19.

Anies Jadikan Sekolah Tempat Isolasi ODP, DPRD Minta Ditinjau Ulang
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (kiri) menjawab pertanyaan wartawan di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (13/2/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.

tirto.id - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Gubernur Anies Baswedan meninjau ulang rencana menjadikan ratusan sekolah sebagai tempat isolasi pasien Orang Dalam Pemantauan (ODP) COVID-19.

"Jangan sampai dengan kebijakan ini justru menambah luas penyebaran," kata dia kepada wartawan, Kamis (23/4/2020). "Jangan sampai di kawasan zona biru justru menjadi zona merah dengan kebijakan yang dikeluarkan," tambahnya.

Ada 136 sekolah yang disiapkan untuk dirombak jadi ruang isolasi pasien. Daftar sekolah dituangkan dalam surat Dinas Pendidikan DKI Jakarta nomor 4434/-1.772.1. Surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, pada 20 April 2020. Sekolah-sekolah ini sekarang tak terpakai karena kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Ada pula lima sekolah dan dua tempat lain yang rencananya dijadikan lokasi akomodasi tenaga medis.

Politikus dari PDIP itu melihat ratusan sekolah itu banyak yang berada di tempat pemukiman warga. Ia khawatir virus menular sekitar.

Dia lantas menyarankan Anies mencari lokasi lain sebagai tempat isolasi pasien ODP COVID-19.

"Jika alasannya keterbatasan tempat koordinasi dengan pusat, saya yakin pasti ada titik temu, jalan keluar, tanpa harus menjadikan sekolah-sekolah ruang isolasi pasien Corona. Kasian anak-anak kita nantinya," katanya.

Soal kekhawatiran ini, Sekretaris Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta Susi Nurhati pernah mengatakan semua sekolah akan tetap diverifikasi oleh dinas kesehatan "untuk memastikan dapat digunakan sesuai protokol kesehatan."

Selain soal sekolah, pada kesempatan yang sama Prasetyo juga meminta pemprov memperbaiki data penerima bantuan sosial selama PSBB.

"Saya mendapat banyak laporan warga yang disebut miskin dan rentan miskin justru tidak dapat," katanya.

"Saya baca di berita justru warga di Kelapa Gading dapat itu paket bantuan. ini piye? Karena itu perbaikilah, data mulai dari RT RW kemudian masing-masing lurah melaporkan ke tingkat kota kemudian provinsi.

Baca juga artikel terkait VIRUS CORONA atau tulisan lainnya dari Riyan Setiawan

tirto.id - Kesehatan
Reporter: Riyan Setiawan
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Rio Apinino