Menuju konten utama

Anies Bicara Politik Identitas, Bawaslu: Rakyat yang Menilai

Totok Hariyono sebut peserta pemilu mudah untuk memperoleh suara dengan isu SARA. Akan tetapi, ia menilai status kenegaraan peserta dapat diragukan.

Anies Bicara Politik Identitas, Bawaslu: Rakyat yang Menilai
Ketua Bawaslu Abhan (tengah) bersama anggota Mochammad Afifuddin (kiri) menyampaikan paparannya dalam diskusi publik membahas evaluasi pemilihan serentak di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (6/5/2021). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.

tirto.id - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menilai bahwa peserta pemilu mudah untuk memperoleh suara dengan menggunakan isu suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA). Akan tetapi, ia menilai status kenegaraan peserta tersebut dapat diragukan.

Hal itu disampaikan Totok menanggapi pernyataan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan beberapa waktu lalu bahwa politik identitas tidak bisa dihindari dalam pemilu 2024.

"Menggunakan isu sara itu paling gampang, murah, dan mudah untuk meraup, karena apa? Melahirkan sentimen kelompok paling gampang, tapi kalau itu dilakukan kualitas kenegarawanannya juga kita ragukan. Biarkan rakyat yang menilai," kata Totok saat ditemui dalam acara Pencegahan Politisasi SARA Bersama Organisasi Lintas Iman di Jakarta, Sabtu (25/3/2023).

Dia bilang, identitas merupakan pemberian Tuhan yang tidak bisa ditolak. Oleh karena itu Totok mengimbau agar peserta pemilu 2024 tidak menggunakan politik identitas untuk mencari keuntungan. Perbedaan itu diarahkan untuk berbuat kebaikan, bukan untuk mencari perbedaan.

"Jangan menggunakan hal hal yang berbau agama untuk memantik perbedaan, karena kita itu ideologi Indonesia itu tinggi," kata Totok.

Lebih lanjut, calon pemimpin yang baik akan dapat memperhitungkan tindakan-tindakan yang dilakukannya. Sehingga, masyarakat bisa menilai kecerdasan intelektual, spiritual yang dilakukan calon pemimpinnya.

Totok menegaskan bahwa kegiatan mereka di acara Pencegahan Politisasi SARA Bersama Organisasi Lintas Iman adalah upaya berkomunikasi dengan 10 organisasi agama untuk menyatukan visi dan misi demi mencegah kontestasi politik identitas dan SARA ke arah buruk. Ia berharap, segala hal yang membedakan menjadi bersatu.

Bawaslu, kata Totok akan berupaya untuk mengedepankan pencegahan jika ditemukan upaya politisasi agama. Jika memang ditemukan pelanggaran, mereka akan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

"Yak, kita upayakan pencegahan terlebih dahulu dibanding penindakan, itu tagline dalam pengawasan gotong royong kita atau pengawasan partisipatif," kata Totok.

Baca juga artikel terkait POLITIK IDENTITAS atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Politik
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Reja Hidayat