Anies Beri Penghargaan ke Diskotek: Dikritik BNN, Dibela GNPF

Oleh: Riyan Setiawan - 16 Desember 2019
Dibaca Normal 1 menit
Penghargaan Pemprov DKI ke kelab malam memantik keributan. Ada yang menolak, ada pula yang mendukung.
tirto.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan penghargaan Adikarya Wisata 2019 kepada kelab malam Colosseum Club 1001 yang terletak di Taman Sari, Jakarta Barat. Penghargaan ini segera memicu kontroversi.

Plt Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Alberto Ali menerangkan selain kategori Klub dan Diskotek yang dimenangkan Colosseum, ada 30 kategori lain yang diberikan Pemprov DKI dalam Adikarya Wisata. Semuanya dinilai berdasarkan tiga kriteria utama: "dedikasi, kinerja perusahaan, dan kontribusi terhadap pariwisata."

"Ada tim yang menilai itu semua," kata Alberto, Jumat (13/12/2019).

Alberto menegaskan tak ada yang salah dari pemberian penghargaan untuk Colosseum, sebab Pergub 18/2018 tegas menyebut kelab malam termasuk tempat wisata.

Dikritik BNN

Alberto lantas menegaskan karena mendapat penghargaan, Colosseum bukanlah tempat orang-orang mengonsumsi narkoba, berjudi, dan hal-hal negatif lain. Bahkan dia mengatakan jika terbukti melakukan itu, "kami rekomendasikan dicopot izinnya."


Masalahnya, catatan Colosseum sebenarnya tak bersih-bersih amat.

Dalam razia narkoba pada 5 Desember empat tahun lalu--saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum menjabat--Polda Metro Jaya dan Badan Narkotika Nasional (BNN) menyita 25 butir ekstasi, 10 happy five, dan satu cangklong sabu-sabu dari Colosseum dan Golden Crown, juga di Jakarta Barat.

Berdasarkan tes urine, 65 pengunjung di dua diskotek tersebut dinyatakan positif menggunakan narkoba.

Di era Anies, tepatnya pada September 2019, Colosseum kembali jadi sorotan setelah Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan tempat ini ditutup. Dalam sebuah razia, BNNP DKI menemukan ada 34 pengunjung dinyatakan positif mengonsumsi narkoba, 19 laki-laki dan sisanya perempuan.

Saat itu petugas juga menangkap tiga petugas keamanan dan empat TNI di salah satu kamar. Mereka terlibat peredaran narkoba dengan barang bukti 2.274 butir ekstasi.

Kepala BNNP DKI Brigjen Tagam Sinaga mengatakan sudah memberikan rekomendasi penutupan Colosseum ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI. Tapi ternyata tak diindahkan, dan Colosseum malah mendapat penghargaan.


Maka tak heran apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dikirik BNN. Deputi Pemberantasan BNN Irjen Pol Arman Depari menyatakan "semua yang terkait dengan penyalahgunaan seharusnya tidak diberikan penghargaan."

Kepada wartawan, Senin (16/12/2019), Arman mengatakan apa yang dilakukan Pemprov DKI "kurang begitu mendidik masyarakat."

Dibela GNPF

Anies toh tetap didukung. Salah satu yang berada di posisi itu adalah Gerakan Pengawal Fatwa Ulama (GNPF), kelompok yang pada Pilgub DKI 2017 lalu menentang Basuki Tjahaja Purnama dan memberikan dukungan penuh terhadap Anies-Sandiaga Uno.

Ketua Gerakan Pengawal Fatwa Ulama (GNPF) Yusuf Martak mengaitkan mereka yang mengkritik sebagai orang yang "susah move on" dari Pilkada DKI yang dimenangkan Anies.

"Yang dijadikan hot issue oleh kelompok pendendam atau buzzer yang masih susah move on atas kemenangan gubernur Muslim dalam Pilkada DKI, hanya satu perusahaan tempat usaha diskotek," kata Yusuf melalui keterangan tertulis, Ahad (16/12/2019).

Lagipula menurutnya ini tidak tepat karena penghargaan ini adalah program tahunan. Ia bukan inisiatif Anies dan Anies hanya melanjutkan apa yang sudah dilakukan gubernur sebelumnya.


Kritik terhadap Anies juga tidak proporsional, terang Yusuf, karena faktanya ada tempat-tempat lain yang juga diberi penghargaan. Ada 30 perusahaan yang terdiri dari lembaga pendidikan kejuruan, perguruan tinggi, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak dikritisi "pendendam atau buzzer."

Namun terlepas dari pembelaannya itu, dia mengatakan GNPF akan tetap memberi saran kepada Anies agar ke depan lebih berhati-hati dalam memberi penghargaan.

"Agar kehidupan di ibu kota makin berkah, sejuk dan penuh rahmat," terangnya.


==========

Catatan: Pemprov DKI Jakarta akhirnya mencabut penghargaan untuk Colosseum, Senin (16/12/2019) sore. Sekda Pemprov DKI Jakarta Saefullah mengatakan pencabutan atas pertimbangan rekomendasi BNNP DKI pada 10 Oktober 2019 lalu.

Baca juga artikel terkait PEMPROV DKI atau tulisan menarik lainnya Riyan Setiawan
(tirto.id - Sosial Budaya)

Reporter: Riyan Setiawan
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Rio Apinino
DarkLight