Menuju konten utama

Anggota DPR: Ekonomi Era Jokowi Berkembang Lebih Baik

Anggota Komisi XI dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menilai bahwa perekonomian era pemerintahan Jokowi-JK berkembang ke arah yang lebih baik.

Anggota DPR: Ekonomi Era Jokowi Berkembang Lebih Baik
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri pembukaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8). ANTARA FOTO/M Agung Rajasa.

tirto.id - Hendrawan Supratikno selaku anggota Komisi XI dari Fraksi PDIP menilai bahwa perekonomian era pemerintahan Jokowi-JK berkembang ke arah yang lebih baik. Hal ini terlihat dari adanya beberapa peningkatan di sebagian indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan gini ratio atau koefisien gini (ukuran ketimpangan).

Hal ini dikatakan Hendrawan di sela-sela rehat setelah pidato oleh Presiden Joko Widodo di sidang tahunan MPR, Rabu (16/8/2017).

Hendrawan menegaskan bahwasanya ketimpangan ekonomi tidak bisa dilihat hanya dari penurunan angka koefisien gini. Banyak indikator yang menentukan angka ketimpangan. Namun, penurunan koefisien gini pada masa pemerintahan Jokowi tetap patut diapresiasi. “Turun 0,414 menjadi 0,393 itu besar –kalau untuk gini ratio– itu besar sekali,” katanya di Gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ada perbaikan ekonomi yang mulai terlihat semenjak tahun 2014. Hendrawan menilai bahwa Presiden Jokowi sukses untuk menjaga perekonomian Indonesia di mata dunia internasional. Perekonomian Indonesia sendiri semakin merata. Hal ini terlihat dari “pertumbuhan ekonomi yang masih bisa terjaga cukup baik di atas 5 persen.”

Untuk diketahui, IPM Indonesia sendiri juga meningkat menjadi 70,18 persen dari tahun 2014 lalu yang berada di angka 68,90 persen.

Jokowi sendiri mengapresiasi kinerja para lembaga negara antara lain DPR, DPD, MPR, BPK, dan KY dalam pidatonya. Hendrawan menganggap bahwa Jokowi menyadari lembaga negara Indonesia sudah berada pada jalur yang tepat sesuai dengan tugasnya, terutama BPK. Adanya isu utang negara yang dinilai masih terlalu tinggi –Hendrawan berpendapat utang negara pastilah ada. Namun, sisi penting dari kejadian tersebut adalah pemakaian utang yang dialokasikan dengan tepat.

Hendrawan enggan mengomentari pemakaian utang negara yang dahulu digunakan untuk bantuan langsung tunai saat BPK dipimpin oleh Anwar Nasution. Yang penting baginya adalah utang negara sekarang bisa digunakan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.

“Ya utang negara kali ini digunakan untuk infrastruktur, kalau yang dulu katanya Pak Anwar Nasution mengatakan untuk BLT jadi langsung habis, langsung tilas. Kalau ini untuk produktif, jadi bagus,” jelasnya.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi memaparkan perkembangan ekonomi yang berhasil ia raih sampai 2017 ini. Dalam pidatonya tersebut, ia mengimbau agar pemerintah tidak cepat puas atas hasil awal yang diraih.

Meski IPM naik sekitar 1,3 persen dan koefisien gini menurun sekitar 0,021 persen, pemerintah diimbau untuk menekan ketimpangan pendapat negara. “Saya yakin hanya dengan pemerataan ekonomi yang berkeadilan, kita akan semakin bersatu,” ujarnya.

Baca juga artikel terkait SIDANG TAHUNAN MPR RI atau tulisan lainnya dari Felix Nathaniel

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Felix Nathaniel
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Maya Saputri