Menuju konten utama

Anggaran Program KJP Plus Ditambah Jadi Rp46 Miliar

Tuty menjelaskan untuk siswa kelas 12 SMA akan diberikan kursus untuk mempersiapkan diri masuk ke perguruan tinggi selama 3 bulan, dengan biaya perbulannya Rp500 ribu.

Anggaran Program KJP Plus Ditambah Jadi Rp46 Miliar
Sandiaga Uno menunjukkan Kartu Jakarta Pintar Plus (KJPP) kepada warga saat kampanye di Kawasan Ulujami, Jakarta, Kamis (6/4). ANTARA FOTO/Reno Esnir.

tirto.id - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati menyebut akan tambahan anggaran untuk program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus sebesar Rp46 miliar.

Tuty menjelaskan, nantinya sebagian besar tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk membiayai persiapan siswa kelas 12 SMA untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi.

"Anak kelas 12 akan diberikan kursus untuk mempersiapkan diri masuk ke perguruan tinggi selama 3 bulan. Sebulannya 500 ribu. Biaya les tambahan. Jadi yang tadi 500 ribu dikali jumlah kelas dua belas dikali 3 bulan. Totalnya dihitung-hitung sekitar 46 miliar. Selebihnya pakai dana KJP yang ada," kata Tuty di Balai Kota, Jakarta, Kamis (8/6/2017).

Anggaran tambahan tersebut telah dibahas dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 dan digolongkan ke dalam anggaran belanja tidak langsung.

Lantaran itulah, kata Tuty, pembahasan detail anggaran KJP Plus baru akan dibahas dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

"Kalau belanja langsung rencana kita kan sebesar 36 triliun. Belanja tidak langsung berapa ya, nanti dibahas di KUA-PPAS. Karena RKPD adanya cuma belanja langsung," kata dia.

Tuty juga menjelaskan anggaran program tersebut tidak berbeda jauh dengan kartu KJP yang telah dirancang oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Lantaran itulah, saat bertemu dengan tim sinkronisasi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno, tak banyak rancangan anggaran yang diubah melainkan nomenklaturnya.

"Yang sudah match tidak diapa-apain lagi. Tetap dijalankan. Kan kegiatan-kegiatan itu secara generik banyak. Tinggal kita mengemasnya dengan nomenklatur yang sedang dibawakan," kata dia.

Sebelumnya, tim sinkronisasi telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membahas Rancangan APBD 2018. Dalam beberapa pertemuan tersebut, tim sinkronisasi membahas 252 isu yang akan diselesaikan di tahun 2018.

Tuty mengatakan, dari situlah kemudian ditemukan 3000 program Pemerintah yang ternyata cocok dengan program baru yang diusulkan oleh Anies-Sandiaga.

"Dalam pembahasan itu kegiatan yang related ke isu yang dikemukakan itu sekitar 3000 kegiatan. Jadi bukan berarti mereka dateng dengan 3000 kegiatan itu," katanya.

Baca juga artikel terkait KJP PLUS atau tulisan lainnya dari Hendra Friana

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Hendra Friana
Penulis: Hendra Friana
Editor: Alexander Haryanto