tirto.id - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan pemerintah gagal melindungi orang Papua dari segala bentuk diskriminasi.
"Polisi sejauh ini gagal melindungi orang Papua dari segala bentuk diskriminasi, mengirimkan pesan yang mengkhawatirkan bahwa tindakan ini ditoleransi oleh pihak berwenang," pungkasnya.
Ia juga mengatakan pemerintah beserta perangkat keamanannya harus bergerak cepat untuk meredam tensi konflik di Papua yang masih panas.
Serta harus mampu menjamin setiap warga Papua yang hendak mengekspresikan pendapatnya secara terbuka dan damai di muka umum dengan aman.
"Sudah menjadi tanggung jawab polisi untuk memfasilitasi dan melindungi pelaksanaan hak untuk berkumpul secara damai sambil memastikan keselamatan semua orang," ujarnya kepada Tirto, Kamis (22/8/2019).
Perangkat keamanan setingkat kepolisian menurutnya tidak perlu menggunakan kekerasan atau bersikap berlebihan saat merespons aksi massa. Ia menekankan agar aparat lebih mengutamakan proses dialog dengan massa.
"Tidak menggunakan tindakan kekerasan beberapa orang sebagai alasan untuk membatasi atau menghambat yang lainnya dari menggunakan hak-hak mereka," ujarnya.
Lebih lanjut ia katakan, sudah seharusnya pihak kepolisian fokus mengungkap akar masalah terjadinya kerusuhan tersebut dengan menyelidiki tuduhan-tuduhan diskriminasi dan kesewenang-wenangan yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya, Semarang, dan Malang kemarin.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
