Amien Rais Ingin Kubunya Dapat 45% Kabinet, Respons Partai Beragam

Oleh: Haris Prabowo - 22 Juli 2019
Dibaca Normal 1 menit
Menurut penelaah politik Ujang Komaruddin, bagi-bagi kursi lumrah dalam politik, tapi angka itu sulit direalisasikan.
tirto.id - Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menyebut ada syarat rekonsiliasi antara kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Amien mengatakan syarat pertama agar rekonsiliasi bisa diterima yakni pembagian kursi 55:45 di kabinet.

Amien juga melontarkan syarat kedua, yakni ide-ide dari kubu Prabowo-Sandiaga diterima dan diakomodir dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Jika tidak, kata Amien, partai pendukung Prabowo-Sandiaga akan berada di luar pemerintahan Jokowi-Maruf Amin atau oposisi.

"Kalau sampai disepakati, berarti rezim [Jokowi] ini balik kanan, sudah jalan akalnya. Tapi, ini kan enggak mungkin," ujar Amien di Gedung Dewan Dakwah, Jakarta, Sabtu (20/7/2019).

Anggota Dewan Kehormatan PAN, Dradjad Hari Wibowo enggan berkomentar apakah syarat yang disebutkan Amien merupakan kesepakatan partai koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga.

"Wah, enggak bisa buka rahasia. Hehe," kata Dradjad Wibowo saat dikonfirmasi wartawan Tirto, Minggu (21/7/2019).

Meski begitu, Dradjad menilai syarat yang disampaikan oleh Amien Rais merupakan terobosan yang sangat logis dan bijak. "Kenapa? Pertama, mengakomodasi keinginan Pak Jokowi dan timnya untuk rekonsiliasi dengan Mas Prabowo dan pendukungnya," kata dia.


Sementara itu, Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengklaim tak tahu apakah syarat yang disampaikan Amien Rais sudah disetujui Prabowo atau belum. Ia mengatakan hal itu hanya diketahui oleh Prabowo dan Amien saja.

"Apalagi perkara komposisi 55:45 yang dikatakan Pak Amien, saya enggan berkomentar karena itu wewenangnya Pak Jokowi dalam menyusun kabinet, ya kan? Jadi itu hak prerogatif beliau," kata Andre saat dihubungi reporter Tirto, Minggu (21/7/2019).

Namun, Andre menilai harusnya rekonsiliasi bukan menjadi ajang bagi-bagi kursi kekuasaan, melainkan untuk membuat Indonesia makin guyub. "Rekonsiliasi penting dilakukan oleh Gerindra, mau di dalam atau di luar pemerintahan," kata dia.

Respons Kubu Jokowi

Menanggapi itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan kewenangan menentukan komposisi menteri berada di tangan Jokowi selaku Presiden RI. Menurut Hasto, tidak boleh lagi ada upaya bagi-bagi kursi dalam pemerintahan.

“Kami tidak berbicara berapa persentasenya. Kami bicara mana anak bangsa yang punya kemampuan menjadi pendamping Pak Jokowi," kata Hasto di di daerah Menteng, Jakarta, Sabtu (20/7/2019).

Hasto menambahkan bahwa partai politik juga tidak bisa mengintervensi penempatan menteri sehingga tak ada konsep jatah menjatah.

"Partai boleh mengusulkan, tetapi presiden yang punya kewenangan untuk mengambil keputusan terhadap siapa yang paling pas," tegasnya.


Membaca Taktik Amien

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin, menilai syarat pembagian kursi 55:45 untuk rekonsiliasi bakal sulit direalisasikan. Namun, ide-ide dari kubu Prabowo-Sandiaga masih bisa diakomodasi.

"Karena kita tahu, jumlah kursi partai koalisi Jokowi-MA sudah 60 persen lebih kekuatannya di parlemen," kata Ujang saat dihubungi reporter Tirto, Minggu (21/7/2019).

Ujang tak heran dengan syarat rekonsiliasi yang disampaikan Amien Rais. Ia beralasan politik memang perkara siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana, alias bagi-bagi kekuasaan.

"Rekonsiliasi memang tak akan jauh-jauh dari persoalan bagi-bagi kursi," ujarnya.

Sementara itu, pengajar ilmu politik di UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai syarat-syarat rekonsiliasi tersebut hanya langkah politik Amien Rais yang sedari awal sadar tak mungkin dikabulkan oleh Jokowi.

"Amien berikan syarat yang tinggi, yang tak mungkin dipenuhi. Itu bisa jadi alasan dan dalih Amien untuk menuding bahwa pemerintah tak siap rekonsiliasi, sedangkan oposisi siap. Itu hanya langkah politis Amien," kata Adi saat dihubungi reporter Tirto, Minggu (21/7/2019).

Adi menilai rekonsiliasi tak harus dijalankan dengan bagi-bagi kekuasaan. Ia mengatakan rekonsiliasi justru perlu dilakukan untuk mengakhiri polarisasi masyarakat pasca-Pilpres 2019.

"Padahal yang dimau rakyat kan rekonsiliasi itu salaman, akur, bubar jalan. Hanya mengucapkan selamat bekerja dan minta realisasikan janji politik. Itu saja. Rekonsiliasi tujuannya untuk akhiri konflik di masyarakat," pungkasnya.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan menarik lainnya Haris Prabowo
(tirto.id - Politik)

Reporter: Haris Prabowo
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Gilang Ramadhan
DarkLight