tirto.id - Hubungan Iran dan Amerika Serikat (AS) makin panas saja dan di ambang peperangan. Insiden teranyar, pesawat pengintai tanpa awak canggih Global Hawk milik AS seharga 176 juta dolar ditembak jatuh di selat Hormuz yang memisahkan daratan Iran dan jazirah Arab pada 20 Juni 2019.
Itu adalah serangan langsung pertama sejak 2016 saat kedua negara ini mulai bersitegang.
“Iran membuat kesalahan besar!” Donald Trump berseru di akun Twitternya di hari penembakan Global Hawk.
Baik Washington dan Teheran sama-sama ngotot menyalahkan dan membenarkan. Iran menyebut Global Hawk sudah masuk ke wilayah Iran dan sah untuk dijatuhkan, sedangkan AS bersikukuh pesawatnya masih berada di zona internasional.
Pejabat Korps Garda Revolusi Iran Jenderal Amir Ali Hajizadeh mengatakan pihaknya sebenarnya bisa saja menembak pesawat pengintai P8 berawak yang mengawal Global Hawk dan diidentifikasi berisi sekitar 35 kru. Namun, mereka sengaja tidak melakukannya. "Kami menembak pesawat tanpa awak," ujar Hajizadeh.
Hari-hari selanjutnya, Iran dan AS terus terlibat adu mulut saling mengancam. Mike Pompeo, Menteri Luar Negeri AS, telah menggalang kekuatan membentuk koalisi. Di pihak Iran, mereka berkali-kali menegaskan bahwa kekuatan tempur mereka siap sedia jika diajak duel Paman Sam.
Kini, keputusan AS untuk menyerang Iran diyakini tinggal menunggu telunjuk persetujuan dari Trump saja. Bagaimana perseteruan ini bermula?
Mendidih Sejak Trump Jadi Presiden
Dalam kurun waktu enam dekade terakhir, Teheran dan Washington mengalami pasang surut hubungan.
Setelah Perang Dunia II, hubungan AS dan Iran cukup baik, karena AS membantu Shah Mohammad Reza Pahlevi memperkuat kekuasaan monarki dengan menggulingkan Perdana Menteri Iran Mohammad Mosaddegh.
Revolusi Iran 1979 memutus persahabatan keduanya. Kekuasaan monarki sahabat AS tumbang dan Pahlevi dipaksa turun. Sejak 1980, kedua negara tak memiliki hubungan diplomatik resmi.
Keduanya terlibat beberapa insiden seperti penyanderaan staf dubes AS di Iran (1979-81), skandal Iran Contra (1985-86) saat pemerintahan Reagan diam-diam menjual senjata ke Iran yang tengah diembargo, dan penembakan pesawat komersil Iran Airbus A300 oleh AS (1988).
Hubungan kian memanas saat Iran diketahui sedang mengembangkan fasilitas nuklir termasuk pengayaan uranium pada 2000-an. Kendati Iran sudah mengembangkan nuklir sejak era Pahlevi, AS kini melihat aktivitas tersebut sebagai ancaman. Baik PBB, AS dan Uni Eropa mulai menerapkan sanksi untuk menekan aktivitas program nuklir Iran.
Di era pemerintahan Presiden Barack Obama, AS berhasil mengajak Iran menyetujui kesepakatan nuklir 2015 dengan negara-negara kuat dunia berisi, Inggris, Prancis, Cina, Rusia dan Jerman. Di bawah perjanjian tersebut, Iran setuju mengurangi persediaan uranium dan sebagian besar program nuklir dibongkar serta mengizinkan para pemantau nuklir internasional untuk mengeceknya.
Ganjarannya, AS, Uni Eropa dan Dewan Keamanan PBB mencabut sanksi energi, perdagangan, teknologi dan keuangan yang selama ini dijatuhkan kepada Iran.
Namun, semua berubah saat Trump memenangkan Pilpres AS 2016. Sejak kampanye, Trump sudah vokal menentang kesepakatan nuklir Iran yang dibikin Obama itu. Trump dan Partai Republikan yang mengusungnya mempermasalahkan status kesepakatan yang dibikin atas dasar kekuasaan Obama sebagai presiden, dan bukan dihasilkan oleh persetujuan dari Kongres.
Para pendukung kebijakan Trump menilai kesepakatan nuklir tak berarti apa-apa lantaran dianggap tak menyentuh program misil Iran yang sedang berkembang. Pemerintahan Trump mempermasalahkan dukungan Iran terhadap milisi-milisi di Timur Tengah yang dianggap mendatangkan kematian bagi ratusan tentara Amerika dan ribuan sipil di Irak, Suriah dan Yaman. Padahal, jika dilihat, keterlibatan AS di tiap serial kekacauan di Timur Tengah juga tak kalah merugikan negaranya dan banyak masyarakat sipil.
Trump benar-benar menggenapi janji kampanyenya. Pada Mei 2018, ia menarik AS dari kesepakatan nuklir 2015. Sanksi berat mulai diterapkan kembali oleh AS kepada Iran, termasuk memaksa lima negara pelanggan minyak Iran untuk berhenti bertransaksi, hingga menetapkan Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) sebagai organisasi teroris asing.
Mendapati perubahan sikap AS dan secara sepihak keluar dari kesepakatan nuklir, Iran tak tinggal diam. Teheran membalas dengan melanjutkan program pengayaan uranium dan mengumumkan akan menyetok lebih banyak uranium melebihi batas yang ditetapkan dalam perjanjian 2015. Sampai akhirnya terjadi insiden penembakan Global Hawk
Sebelum insiden penembakan Global Hawk, situasi di perairan selat Hormuz yang sibuk melayani rute kapal minyak dunia lebih dahulu memanas.
Pada 13 Mei 2019, empat kapal tanker minyak, dua dari Saudi dan masing-masing satu dari UEA dan Norwegia diserang di Teluk Persia. Tepat sebulan berikutnya, dua kapal tanker minyak kembali diserang di Teluk Oman. Kedua kapal itu dari Norwegia dan Jepang. AS curiga pelakunya adalah Teheran. Sementara itu, Teheran sendiri menolak keras tuduhan tersebut.
Saling Menggalang Dukungan
Kendati lama bersitegang, kedua negara memang tak punya catatan peperangan langsung. Selama ini mereka bertempur dalam perang proksi yang terutama terjadi di Timur Tengah, seperti pada edisi Perang Iran-Irak (1980–1988), Perang Irak (2003–2011), Perang Sipil Suriah (2011–sekarang), Perang Sipil Yaman (2015–sekarang), dan terlibat koalisi longgar dalam upaya bersama memerangi ISIS.
Adapun insiden yang bisa dianggap peperangan langsung adalah saat rusaknya kapal perang AS terkena ranjau laut saat mengawal kapal minyak melintasi Teluk Persia pada tahun-tahun akhir Perang Iran-Irak.
Dikutip New Arab, AS langsung membalas dengan melancarkan serangan bernama Operasi Praying Mantis pada 1988, termasuk insiden penembakan pesawat komersil Iran Airbus A300. Iran yang cuma menggunakan taktik konvensional dalam pertempuran laut itu terpaksa mengibarkan bendera gencatan senjata.
Kelompok oposisi dari Partai Demokrat bersikap menentang upaya perang terhadap Iran, Namun, Trump dikelilingi orang-orang yang haus perang. Penasihat keamanan nasonal Trump adalah John Bolton, orang yang sangat getol memperjuangkan invasi AS atas Irak pada 2003, pendukung Perang Vietnam dan sudah lama bernafsu melumat Iran sejak era George W. Bush. Bolton kini terus mengipasi Pentagon agar segera mengirim ribuan pasukan ke Timur Tengah guna bersiap menyerang Iran.
Di kursi Menteri Luar Negeri AS, ada Mike Pompeo, seorang purnawirawan Angkatan Darat AS dan mantan kepala CIA yang sudah menggalang dukungan ke sekutu terdekatnya di Jazirah Arab yaitu Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) pada Minggu (24/6).
Dukungan dari Saudi dan UEA tampak realistis lantaran saat ini ketiga negara masih bersatu memerangi milisi Syiah Houthi di Yaman yang disokong oleh Iran. Dalam kesempatan yang sama, Pompeo secara terang menunjukkan niatan membikin poros “koalisi global” melawan Teheran yang juga mencakup Asia dan Eropa dan menggambarkan Iran sebagai “negara terbesar di dunia penyokong teror”, demikian dilansir Associated Press.
Sejauh ini, negara-negara Eropa belum tampak mengambil sikap yang tegas apakah mereka akan mendukung niat AS menginvasi Iran atau tidak. Mereka masih "bersetia" pada kesepakatan nuklir Iran yang artinya masih mengedepankan diplomasi dan upaya dialog damai dengan Iran.
Di pihak Iran, mereka pertama-tama dipastikan akan mengerahkan pasukan proksi di Timur Tengah untuk menyerang AS.
Dalam laporan Martin Chulov untuk Guardian, Qassem Suleimani pemimpin Pasukan Quds, satuan elit dari Korps Garda Revolusi Iran terbang ke Baghdad menemui para milisi Syiah yang tergabung dalam Pasukan Mobilisasi Unit (PMU). Suleimani bilang agar PMU bersiap diri menghadapi perang proksi.
PMU adalah kelompok milisi besar yang muncul saat Irak beserta militernya ambruk pada 2014 saat diserang ISIS. Meski ada milisi Kristen, Yazidi dan Sunni, mayoritas angotanya tetap milisi Syiah. Sampai 2018, jumlah anggotanya mencapai 150.000 orang.
Para milisi Syiah di Irak dilaporkan Time menjajal meluncurkan lusinan roket melintasi pangkalan militer AS. Michael Knights, seorang anggota senior The Washington Institute melihat, peluncuran roket itu bukannya tanpa alasan. Roket-roket itu sengaja diluncurkan untuk mengirim pesan bahwa mereka mampu bertindak lebih.
Di Gaza Palestina dan Libanon masing-masing ada milisi Jihad Islam dan Hizbullah yang akan dengan mudah mendukung Iran membantu menghancurkan kekuatan AS di kawasan tersebut.
Sementara itu, Cina dan Rusia yang punya hubungan baik dengan Iran pada 18 Mei 2019 mengingatkan AS agar tak mengancam Iran lagi serta mendesak Iran agar menahan diri tidak keluar dari kesepakatan nuklir 2015. Namun, jika AS benar-benar menginvasi Iran, Rusia menyatakan tak akan tinggal diam.
Menurut data yang dihimpun Guardian, Iran dikepung oleh 53.000 pasukan AS yang tersebar di negara-negara tetangga terutama di wilayah selatan dan memutar hingga barat laut.
Masing-masing di Oman (200 pasukan), Djibouti (4.000 pasukan), UEA (5.000 pasukan), Qatar (11.000 pasukan), Bahrain (7.000 pasukan), Saudi (2.500 pasukan), Kuwait (15.000 pasukan), Yordania (1.500 pasukan), Irak (5.100 pasukan) dan Turki (2.500 pasukan)
Sementara kekuatan militer andalan di pihak Iran, mereka memiliki 523.000 tentara Angkatan Darat, 883 pesawat, 2.569 tank, dan sistem pertahanan udara S-300 buatan Rusia.
Kini, Iran dan AS saling mengunci. Teheran sedang bergerak ke jalur melanggar kesepakatan nuklir, sedangkan AS terus mengencangkan sanksi ekonomi terhadap Iran.
Editor: Maulida Sri Handayani
