Menuju konten utama

Alasan Inalum Pakai Obligasi Internasional untuk Akuisisi Freeport

Inalum menjelaskan alasan mengapa akhirnya memilih global bond ketimbang kredit dari sindikasi bank internasional.

Alasan Inalum Pakai Obligasi Internasional untuk Akuisisi Freeport
Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, menyaksikan CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson dan Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin, menandatangani Sales and Purchase Agreement, di Gedung Setjen Kementerian ESDM, Kamis (27/9/2018). ANTARA FOTO/Galih Pradipta

tirto.id - PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) mengeluarkan obligasi internasional (global bond) untuk membiayai akuisisi PT Freeport Indonesia. Total obligasi mencapai 4 miliar dolar AS sudah ditawarkan ke beberapa negara seperti Amerika Serikat, Hongkong, dan Singapura.

Dirut Inalum Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, tawaran obligasi tersebut ternyata banyak diminati oleh pemodal luar negeri.

"Ternyata dapat semua, jadi gimana. Permintaannya over subscribe," ujarnya di hotel The Darmawangsa, Jakarta Selatan, Jumat (16/11/2018).

Budi juga menjelaskan alasan mengapa Inalum akhirnya memilih global bond ketimbang kredit dari sindikasi bank internasional. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko pembengkakan bunga kredit.

Apalagi, kata Budi, saat ini suku bunga di London Interbank Offerd (LIBOR) menunjukkan tren kenaikan.

"Kalau Perbankan bunganya, kan, tergantung LIBOR. Sekarang tren bunga itu naik, jadi kita pengen fixed-kan (global bond) karena takutnya naik," imbuhnya.

Selain itu, global bond juga lebih bagus bagi arus kas perusahaan. Sebab jika pinjam dari perbankan harus ada cicilan pokoknya setiap 6 bulan, atau setiap tahun. Jika dalam bentuk obligasi pokoknya dibayarkan di akhir.

Kendati telah memiliki dana, Budi menyampaikan hingga saat ini pihaknya belum melakukan transaksi untuk mengakuisisi Freeport. Sebab, masih ada sejumlah ketentuan yang harus diselesaikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) soal rekomendasi ekspor dan Izin Usaha Pertambangan Khusus.

Selain itu, ada pula sejumlah rekomendasi terkait lingkungan yang belum diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Sekarang kalau di kami anytime, mereka selesai, kami siap," tegas mantan staf ahli kementerian BUMN tersebut.

Baca juga artikel terkait DIVESTASI FREEPORT atau tulisan lainnya dari Hendra Friana

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Hendra Friana
Penulis: Hendra Friana
Editor: Dipna Videlia Putsanra