Alasan Erick Thohir Tunjuk BTP Jadi Komisaris Utama Pertamina

Oleh: Addi M Idhom - 22 November 2019
Dibaca Normal 2 menit
Erick Thohir berharap Basuki Tjahaja Purnama (BTP) dapat mendorong Pertamina mencapai sejumlah target.
tirto.id - Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan kementeriannya memutuskan akan menunjuk eks Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Erick menyampaikan keputusan penunjukan BTP menjadi Komisaris Utama Pertamina itu setelah berbicara empat mata dengan Presiden Jokowi di beranda Istana Merdeka, sekitar 10 menit, hari ini.

Dia menambahkan, dalam menjalankan tugas di Pertamina, BTP akan didampingi oleh Wakil Menteri BUMN, Budi Sadikin sebagai wakil Komisaris Utama.

Kata Erick, baik direksi maupun komisaris BUMN, tidak boleh terafiliasi dengan parpol. "Pasti semua komisaris di BUMN, apalagi direksi harus mundur dari partai, itu sudah clear," ujar Erick di Jakarta pada Jumat (22/11/2019), seperti dikutip Antara.

Erick mengaku sudah membicarakan konsekuensi itu dengan BTP. "Semua nama yang diajak bicara kita kasih tahu semua ini, karena kenapa? Tentu independensi dari BUMN sangat dipentingkan dan Insya Allah orang-orang yang punya etika baik pasti semua tahu risiko bagaimana mengabdi untuk negara," kata Erick.


Alasan Penunjukan BTP Jadi Komisaris Pertamina

Erick menyatakan penunjukan BTP menjadi Komisaris Utama Pertamina didasari harapan agar kader PDIP itu dapat mendorong perseroan mencapai sejumlah target yang dipatok pemerintah.

"Kenapa Pak Basuki di Pertamina? Apalagi didampingi Pak Wamen juga, saya rasa bagaimana bagian terpenting Pertamina, bagaimana mengurangi impor migas harus tercapai,” ujar Erick.

“Bukan berarti anti-impor tapi mengurangi, lalu proses-proses pembangunan refinery [kilang minyak] ini amat sangat berat, jadi saya perlu team work yang besar, tidak bisa dirut [Direktur Utama] saja," tambah Erick.

Di sisi lain, Erick menilai BTP merupakan pejabat tipe pendobrak yang dibutuhkan BUMN seperti Pertamina.

“[...] Kita perlu figur pendobrak supaya ini sesuai dengan target, toh beliau komisaris utama, kan direksinya yang day to day menjaga supaya ini semua [berjalan]," kata Erick.

Sementara soal penolakan dari serikat pekerja Pertamina terhadap penunjukan BTP, Erick menilai hal tersebut wajar. "[…] Yang penting begini, kasih kesempatan kita bekerja, dan lihat hasilnya," ujar dia.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menambahkan, dengan posisi sebagai Komisaris Utama Pertamina, BTP memiliki kewenangan kuat untuk mengawasi direksi BUMN tersebut. Dia meyakini BTP dapat memainkan peran pengawasan dengan baik.

"[….] Makanya diharapkan nanti Bapak Ahok bisa melakukan pengawasan kepada teman-teman direksi untuk bisa mempercepat kinerja dari Pertamina," ujar Arya.

Menurut Arya, Menteri BUMN Erick Thohir saat ini juga sedang berupaya memperkuat posisi komisaris di masing-masing BUMN.

"Nanti peran komisaris di perusahaan-perusahaan BUMN sangat besar, Bapak Ahok akan menjadi ketua kelas dalam dewan komisaris Pertamina," katanya.

Selain mengawasi upaya Pertamina menekan impor migas dan membangun kilang, kata Arya, BTP pun akan melakukan pengawasan terhadap kegiatan distribusi, proses efisiensi hingga negosiasi perusahaan plat merah itu. Misalnya, negosiasi Pertamina dengan Aramco.

"[…] Mudah-mudahan pengawasannya (BTP) sangat baik untuk mendukung teman-teman direksi Pertamina," ujar Arya.

Adapun PT Pertamina (Persero) akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada pekan depan. RUPSLB diagendakan, termasuk untuk pengangkatan BTP dan Budi Gunadi Sadikin sebagai Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama Pertamina.

"RUPSLB Pertamina akan dilakukan pada Senin [25 November 2019]” kata Arya.

Menteri BUMN, kata dia, telah mengusulkan nama-nama calon dewan komisaris dan direksi Pertamina kepada Presiden Jokowi. Penunjukan diputuskan setelah Jokowi mengeluarkan surat persetujuan atas usulan tersebut.

"Tadi, sudah keluar suratnya sehingga berikutnya akan dilakukan RUPSLB," ujar Arya.

Dia menjelaskan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2014, penunjukan dewan komisaris dan dewan direksi BUMN strategis harus meminta persetujuan presiden.

Sebelumnya, BTP sempat menanggapi dengan santai terkait penolakan serikat pekerja terhadap rencana penugasannya di Pertamina.

"Kayaknya hidup gue ditolak melulu. Hidup ini ya enggak ada bisa setuju 100 persen, Tuhan saja ada yang nentang kok," kata BTP di Semarang, Jateng, Rabu (20/11/2019).

BTP juga menyatakan siap jika ditunjuk Menteri BUMN untuk bertugas di Pertamina. "Kalau ditunjuk, diminta tugas ya harus siap dong, kita mesti siap lah," ujar dia.


Baca juga artikel terkait PERTAMINA atau tulisan menarik lainnya Addi M Idhom
(tirto.id - Ekonomi)

Penulis: Addi M Idhom
Editor: Agung DH
DarkLight