tirto.id - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) memberi stempel "King of Lip Service" alias raja pembual kepada Presiden Joko Widodo lewat media sosial. Unggahan itu lantas berbuah pemanggilan dari Rektorat UI.
"Pihak UI juga menyampaikan salah satu alasan kenapa UI akhirnya memanggil kami adalah karena cuitannya Fadjroel Rahman, Jubir Presiden yang menyatakan BEM UI adalah tanggung jawab pimpinan Universitas Indonesia," Kata Ketua BEM UI Leon Alvinda kepada Tirto, Senin (28/6/2021).
Pemanggilan itu dilakukan oleh Direktur Kemahasiswaan UI, Tito Latif Hindra melalui surat bernomor 915/UN2.RI.KMHS/PDP.00.04.00/2021 dengan sifat penting dan segera. Pertemuan digelar pada Minggu (27/6/2021) pukul 15.00 WIB di Ruang Rapat Ditmawa Latai 1. Dalam pertemuan itu, Rektorat UI meminta keterangan terkait poster propaganda tersebut.
Pihak-pihak yang dipanggil antara lain Ketua BEM Leon Alvinda Putra, Wakil Ketua BEM Yogie Sani, Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI Ginanjar Ariyasuta Eka Nugraha, Kepala Kantor Komunikasi dan Informasi BEM UI Oktivani Budi Nur Fajri, Ketua Departemen Kajian Strategis BEM UI Christoper Christian, Ketua dan Wakil Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI Syahrul Badri dan Achmad Fathan Mubina, Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) UI Yosia Setiadi Panjaitan dan wakil-wakilnya yakni Mufazza Raffiky dan Abdurrosyid.
"Ya itu kan dadakan ya, jadi undangan jam 3, saya baru dikirim 14.37. Saya udah minta sebelumnya diundur ke weekdays atau online karena pandemi covid sedang naik tapi rektorat menyatakan harus tetap hari itu sore itu," kata Leon.
Akhirnya pertemuan itu tetap dilangsungkan dan dipimpin langsung oleh Tito Latif. BEM UI ditanya mengenai alasan mengeluarkan propaganda tersebut, termasuk alasan penggunaan foto Jokowi di dalam poster dengan format meme tersebut.
Selanjutnya, Rektorat UI meminta unggahan tersebut dihapus. Namun, Leon dkk menolak permintaan itu sebab mereka merasa memiliki dasar untuk memberi stempel raja pembual kepada Jokowi, selain itu menghapus unggahan tersebut sama saja mengingkari integritas dan komitmen mereka.
"Jadi kami tidak akan menurunkan unggahan tersebut. Ini berkaitan dengan integritas dan komitmen kami dalam mengawal isu-isu yang kami bawa," kata dia.
Mendengar penolakan itu, rektorat menegaskan BEM UI ada di bawah tanggung jawab UI karenanya masalah unggahan ini akan diselesaikan melalui mekanisme tata kelola universitas. Leon menangkap itu adalah sinyal pemberian sanksi bagi dia dan kawan-kawannya, "Apalagi ada pernyataan juga dari humas UI bahwa postingan BEM UI itu melanggar aturan," ujarnya.
BEM UI mengkritik Jokowi soal pelemahan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hingga soal represi terhadap demo mahasiswa. Kritik itu disampaikan lewat akun Instagram BEM UI dengan menyematkan foto Jokowi mengenakan sebuah mahkota.
"Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya. Semua mengindikasikan bahwa perkataan yang dilontarkan tidak lebih dari sekadar bentuk 'lip service' semata. Berhenti membual, rakyat sudah mual," tulis mereka di akun Instagram @bemui_official.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Gilang Ramadhan
