tirto.id - Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana menyayangkan banyak pendaftar dengan rekam jejak bermasalah lolos seleksi awal calon pemimpin (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ketika panselnya buruk, tidak kredibel, apakah mungkin akan melahirkan calon-calon KPK terbaik? Apalagi kalau kita melihat tantangan KPK hari ini," kata Arif dalam konferensi pers di Gedung YLBHI, Jakarta Pusat, pada Selasa (16/7/2019).
Arif bahkan menuding sejumlah langkah pansel justru menunjukkan mereka tidak mendukung pemberantasan korupsi. "Dugaan kuatnya mengarah ke sana," ujar dia.
Dia juga mengkritik komposisi Tim Pansel Capim KPK yang dipilih Presiden Joko Widodo. Menurut dia, keputusan Jokowi dalam memilih anggota pansel tidak menunjukkan komitmen menyelesaikan persoalan di KPK.
"Saya menilai pemerintahan hari ini tidak memiliki komitmen yang cukup kuat untuk memberantas korupsi, terlihat dari bagaimana pemerintah menyikapi persoalan yang ada di KPK," kata Arif.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana pun mempertanyakan rekam jejak para anggota Pansel Capim KPK.
"Kami sebenarnya dari awal tidak sepakat dengan pansel yang dibuat Jokowi," ujar Kurnia.
Kurnia mencatat sejumlah anggota pansel merupakan bagian dari tim penyusun RKUHP yang banyak memuat poin bermasalah karena dinilai melemahkan KPK.
"Catatan-catatan krusial ini yang membuat kami ragu pansel menghasilkan pimpinan KPK yang kredibel," ujar dia.
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Addi M Idhom
