Aksi Bela Tauhid, Seruan Ganti Presiden, & Ancaman Buat Jokowi

Oleh: M. Ahsan Ridhoi - 28 Oktober 2018
Dibaca Normal 2 menit
Kasus pembakaran bendera bertuliskan tauhid di Garut dinilai gampang dipolitisasi kelompok oposan karena pelakunya adalah Banser yang diasosiasikan mendukung Jokowi.
tirto.id - Aksi bela tauhid yang terjadi di depan kantor Kemenkopolhukam pada Jumat (26/10/2018) kemarin ternyata tak hanya berisi seruan pembubaran Banser GP Ansor dan pengusutan para pelaku pembakaran bendera tauhid.

Dari pantauan Tirto di lokasi, ternyata orator juga menyerukan agar tak memilih Jokowi di Pilpres 2019 dan massa yang hadir mengacungkan dua jari sebagai dukungan pada pasangan Prabowo-Sandiaga.

“Perempuan pakai konde, sarden ada cacingnya. 2019 ganti presiden,” kata orator itu disambut teriakan massa yang hadir.

Hal ini pun disayangkan oleh Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Maman Imanulhaq. Ia pun menyebut aksi tersebut memang sengaja ditunggangi kubu Prabowo-Sandiaga untuk kepentingan elektoral di Pilpres 2019.

"Sebaiknya tidak boleh ada yang mempolitisasi ini. Itu hanya akan memperburuk keadaan," kata Maman kepada Tirto, Sabtu (27/10/2018).

Namun, pernyataan Maman ini dibantah Jubir #2019GantiPresiden sekaligus Politikus PAN, Mustofa Nahrawardaya. Menurutnya, tak ada tunggang menunggangi secara politik dalam aksi bela tauhid di Jakarta dan daerah lainnya.

"Kemarin kan gerakan spontan hari Jumat itu. Meskipun ada koordinatornya, tapi kan digerakkan satu hari, dua hari melalui WhatsApp dan sebagainya oleh para masyarakat," kata Mustofa kepada Tirto.


Menurut Mustofa, teriakan 2019 ganti presiden dan mengacungkan dua jari yang erat selaras dengan nomor urut Prabowo-Sandiaga, pun tak bisa serta merta dimaknai sebagai wujud aksi tersebut sengaja dirancang kubu penantang Jokowi-Ma'ruf.

"Kalau ada satu dua orang mengucapkan itu atau mengacungkan jari dukungan kepada capres tertentu itu hanya spontanitas saja," kata Mustofa.

"Itu adalah ekspresi marah, kecewa, karena pemerintah tidak hadir," imbuhnya.

Infografik CI Pasca Pembakaran bendera

Agar Pemerintah Tak Disalahkan


Mustofa justru balik menyudutkan kubu Jokowi-Ma'ruf. Menurutnya, jika tak mau pasangan nomor urut 01 disudutkan dan umat Islam beralih dukungan ke Prabowo-Sandiaga, maka pemerintahan Jokowi harus segera menyelesaikan kasus ini dan mendesak Banser minta maaf.

"Banser itu kan pendukungnya Pak Jokowi di mana-mana. Kalau itu kemudian tidak minta maaf secara terbuka, maka itu akan banyak yang berubah pikiran," kata Mustofa.

Sementara, kata Mustofa, upaya Wapres Jusuf Kalla (JK) meredam polemik pembakaran bendera tauhid dengan memanggil pimpinan ormas Islam ke rumahnya semalam, juga terlambat.

"Enggak harus tunggu polisi ini, polisi itu, sudah pasti itu heboh di mana-mana segera panggil hari pertama pembakaran," kata Mustofa.

Diasosiasikan ke Jokowi


Peneliti LSI Denny JA, Rully Akbar menilai wajar jika massa aksi bela tauhid menyerukan antipati kepada Jokowi dan 2019 ganti presiden. Sebab, menurutnya, insiden pembakaran bendera ini memang mudah diasosiasikan kepada Jokowi.

Rully menyebut setidaknya terdapat dua hal yang bisa membuat itu terjadi. Pertama, Banser GP Ansor sebagai pelaku pembakaran adalah bagian dari NU yang mantan rais am-nya, Ma'ruf Amin, menjadi wakil Jokowi.

"Logika Banser adalah NU. NU adalah Ma'ruf Amin ini yang membuat massa cepat tersulut menyebut Jokowi terlibat dan harus tanggungjawab," kata Rully kepada Tirto.

Kedua, kata Rully, karena dalam kasus ini Jokowi dinilai umat Islam yang marah seperti melakukan pembiaran, sebab pelaku pembakaran tak dihukum. Aktor yang tampil pun, kata Rully, justru JK.

Oleh karena itu, kata Rully, cara yang paling mungkin dilakukan Jokowi dan Ma'ruf untuk meredam sentimen kepada mereka adalah dengan bicara langsung kepada umat Islam.

"Jokowi bisa menemui langsung pentolan-pentolan umat Islam di daerah. Seperti waktu dia safari pesantren. Menjelaskan kalau dia sudah selesaikan kasus ini dengan tegas atau minimal tampil kasih pernyataan," kata Rully.

Sementara, kata Rully, Ma'ruf juga harus memanfaatkan posisinya sebagai ulama yang dianggap paripurna keislamannya untuk menguatkan penjelasan Jokowi.

"Memang kekuatan redamnya lebih besar di Ma'ruf sebenarnya," kata Rully.

"Jadi tidak bisa hanya andalkan pernyataan polisi," imbuhnya.

Rully menyatakan, jika dua hal-hal di atas bisa dilakukan Jokowi dan Ma'ruf, maka insiden pembakaran bendera tauhid tak akan menciptakan sentimen buruk berlebihan seperti halnya kasus Ahok. "Keuntungannya saat ini, Jokowi dan Ma'ruf adalah muslim. Pembakaran juga bukan kesalahan mereka langsung," kata Rully.

Baca juga artikel terkait AKSI BELA TAUHID atau tulisan menarik lainnya M. Ahsan Ridhoi
(tirto.id - )

Reporter: M. Ahsan Ridhoi
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Muhammad Akbar Wijaya
DarkLight