Periksa Data

Akhir 2020, Indonesia Bisa Belajar Apa terkait Penanganan COVID-19?

Oleh: Made Anthony Iswara - 28 Desember 2020
Dibaca Normal 4 menit
Sudah sekitar 9 bulan Indonesia bergumul dengan COVID-19. Pembelajaran apa yang seharusnya sudah didapat pemerintah di bidang kesehatan terkait pandemi ini?
tirto.id - Pembicaraan seputar pandemi COVID-19 telah mewarnai sebagian besar tahun 2020, dengan angka yang terkonfirmasi positif terus bertambah. Pasien positif COVID-19 di Indonesia per Minggu (27/12/2020) naik 6,528 kasus sehingga total kasus terkonfirmasi positif menjadi 713,365 orang dengan 108,452 kasus yang aktif.

Jumlah kasus aktif terbaru ini naik dua kali lipat dari angka kasus aktif di Indonesia di minggu pertama pada bulan November, yakni 54,804 kasus. Sementara itu, pasien meninggal akibat COVID-19 total menjadi 21,237 kasus atau 3 persen dari yang terkonfirmasi positif. Namun, 583,676 orang atau 81,8 persen juga telah sembuh

Langkah Presiden Jokowi paling terakhir dalam penanganan pandemi ini adalah vaksin COVID-19 akan diberikan secara gratis kepada masyarakat Indonesia. Hal tersebut diputuskan Jokowi setelah mendengar aspirasi masyarakat dan kalkulasi ulang kebijakan pemerintah.

"Sekali lagi gratis tidak dikenakan biaya sama sekali," tegas Jokowi dalam keterangan pers dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/12/2020).

Terlepas dari capaian yang ada, Indonesia saat ini masih menghadapi segudang masalah kesehatan dalam penanganan COVID-19 dalam sembilan bulan terakhir. Apa saja yang dapat menjadi pembelajaran pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 di bidang kesehatan untuk memulai 2021 dengan lebih baik?



Tingkatkan Testing COVID-19

Setiap hari, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 merilis data seputar COVID-19. Hanya saja, Epidemiolog Dicky Budiman kepada Tirto, Rabu (16/12/2020), menilai bahwa angka kasus harian yang disampaikan belum mencapai setengah dari jumlah sesungguhnya akibat cakupan testing yang rendah, sehingga tidak merefleksikan kondisi sesungguhnya.

Hal ini terlihat dari positivity rate, atau rasio jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 berbanding dengan total tes, yang sampai saat ini belum pernah mencapai di bawah 10 persen sejak awal pandemi, tutur Dicky. Angka positivity rate yang rendah menunjukkan jumlah orang yang dites semakin banyak dan menunjukkan pelacakan kontak yang memadai.

Menurut data Satgas COVID-19 per tanggal 13 Desember 2020, tren positivity rate nasional berada pada angka 18,1 persen dari sebelumnya 13,81 persen. Angka saat ini juga masih jauh dari standar World Health Organization (WHO), yaitu 5 persen.

Cakupan testing Indonesia pun relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Data yang diolah ourworldindata menunjukkan bahwa positivity rate Indonesia per 15 November hampir tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan Malaysia dan hampir lima kali lipat lebih tinggi dibandingkan Filipina.


Dicky menjelaskan bahwa masalah dana akibat tes polymerase chain reaction (PCR) yang mahal di Indonesia serta kapasitas dan utilitas laboratorium yang belum memadai menyebabkan jumlah testing menjadi terbatas.

Testing itu vital. Testing itu menandai awal pandemi, menandai performa semakin bagus cakupan testing ketika berlangsungnya pandemi [...] dan menandai akhir dari suatu pandemi,” ucap Dicky.

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk menggunakan jumlah populasi dan skala pandemi sebagai kriteria untuk menilai performa cakupan testing. Pemerintah juga sebaiknya memperbaiki strategi intervensi testing dengan menggunakan rapid test antigen yang relatif lebih murah dan hasilnya lebih cepat dari PCR sebagai deteksi dini, sesuai rekomendasi WHO September lalu.

Ia juga mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan testing yang lebih mengarah kepada kelompok yang berisiko terpapar virus COVID-19 agar lebih efektif, menurut Dicky. Seiring dengan hal tersebut, laboratorium di Indonesia juga harus meningkatkan kuantitas dan kualitas testing mereka.

Terkait testing, Juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito menjelaskan sudah ada kemajuan dengan adanya 510 laboratorium rujukan untuk COVID-19 dalam sembilan bulan. Awalnya, hanya terdapat satu laboratorium. Namun, pantauan Tirto dari data Kementerian Kesehatan menemukan bahwa sebaran laboratorium belum merata dengan sebagian besar laboratorium masih berlokasi di pulau Jawa.

Wiku juga menjelaskan bahwa kapasitas testing Indonesia sudah mendekati standar WHO, yaitu 1 per 1000 orang atau 267,000 orang per minggu, jika diasumsikan bahwa jumlah penduduk Indonesia 267 juta jiwa. “Meskipun pemerataannya belum karena Indonesia besar dan kapasitasnya juga bervariasi antar daerah,” ujar Wiku dalam webinar Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kamis. (17/12/2020).


Faskes Masih Kewalahan

Para pakar juga menyoroti kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) yang masih belum memadai. Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Ascobat Gani dalam webinar tersebut menilai ketimpangan ketersediaan tenaga kesehatan di beberapa daerah masih menjadi “masalah besar."

Hal ini terlihat dari jumlah dokter spesialis yang berhubungan dengan COVID-19. Sekitar 26 persen dari 976 dokter spesialis paru-paru dan 23 persen dari 3467 dokter penyakit dalam di Indonesia berada di Jakarta. Disparitas yang serupa juga terjadi untuk jumlah ahli anestesi, spesialis radiologi, perawat dan analis laboratorium.

Padahal, banyak puskesmas di Indonesia yang memegang peran kunci dalam menangani COVID-19 masih kekurangan tenaga kerja. Misalnya, sekitar 60 persen puskesmas tidak memiliki analis laboratorium untuk testing, menurut data yang ditampilkan Ascobat.


Ascobat mengusulkan kepada para pejabat di kabupaten untuk melatih analis laboratorium untuk mengembangkan setidaknya lima puskesmas di daerahnya yang bisa melakukan testing guna meratakan ketersediaan testing. Selain itu, pemerintah bisa mengalihkan tenaga medis lainnya untuk pelayanan kesehatan COVID-19 agar dapat mengatasi kekurangan dokter spesialis.

Permasalahan lainnya, jumlah tenaga medis yang meninggal akibat COVID-19 semakin meningkat, menurut Wakil Dekan Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yodhi Mahendradhata dalam webinar tersebut. Dikutip dari Kompas.com, terdapat total 282 petugas medis dan kesehatan yang wafat akibat terinfeksi COVID-19 sejak Maret hingga November ini.

Tidak hanya kesehatan fisik, tenaga medis yang menangani COVID-19 juga rentan terhadap masalah kesehatan mental dengan jumlah pasien yang meningkat, jam kerja yang lebih panjang dan stigma masyarakat, menurut Yodhi.

“[Masalah kesehatan mental] ini membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif di level sistem, organisasi dan individu. Sampai saat ini kita belum melihat pendekatan yang komprehensif untuk menjaga kesehatan mental dari tenaga medis kita,” ujar Yodhi.

Selain sumber daya manusia, Indonesia juga menghadapi permasalahan logistik saat awal pandemi, seperti kelangkaan alat pelindung diri (APD). Sampai saat ini belum ada pula sistem early warning system yang real-time sehingga bisa mengetahui secara langsung jika ada kekurangan logistik farmasi dan alat kesehatan.

Lebih lanjut, ruang perawatan untuk pasien dengan kondisi kritikal juga masih terbatas di tengah kebutuhan ruang rawat inap dan perawatan kritikal yang meningkat dan peta ketersediaan sarana prasarana di rumah sakit belum optimal. Terkait hal ini, pemerintah daerah dapat menyediakan fasilitas bagi masyarakat yang membutuhkan perawatan isolasi mandiri.


Harus Lebih Sigap

Pandemi COVID-19 ini juga harus menjadi pembelajaran kesiapan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi penyakit menular di kemudian hari. Kesiapan ini perlu dibangun mengingat lima penyakit menular baru telah muncul dalam 16 tahun terakhir di dunia dan penyakit menular baru dapat muncul di masa depan, ujar Chang-bae Chun dari Universitas Woosong di Korea Selatan dalam webinar yang sama.

Global Health Security (GHS) Index mencatat, belum ada negara di dunia yang sudah sepenuhnya siap untuk menghadapi epidemi maupun pandemi. Indonesia menempati posisi ke-30 dari 195 negara di dunia dan ke-4 dari negara-negara di Asia Tenggara. Namun, skor Indonesia masih jauh lebih kecil daripada Korea Selatan, terutama dalam indikator sistem kesehatan dan pencegahan.


Chun menyarankan Indonesia untuk melakukan aksi bersama dengan seluruh unsur pemerintahannya, atau pan-governmental, untuk merespons penyebaran virus COVID-19 dengan cepat. Indonesia juga dapat mempertimbangkan kerjasama Korea-Indonesia Quarantine Partnership agar dapat terjadinya pertukaran teknologi dan informasi untuk menangani penyebaran penyakit menular di masa depan.

Selain itu, program pelatihan para pakar dalam pemerintahan Indonesia, penguatan sistem kesehatan dan penempatan prioritas pada kebijakan reformasi kelembagaan menjadi beberapa langkah penting untuk mencegah dan merespons penyebaran penyakit menular di kemudian hari.

Juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito dalam webinar yang sama mengatakan bahwa Indonesia saat ini sudah memiliki sistem terintegrasi untuk memantau kondisi COVID-19 di Indonesia sebagai bentuk kesiapan dan kesiapsiagaan, seperti peta zonasi risiko dan peta perubahan perilaku.

Namun, ia mengaku bahwa pemerintahan di Indonesia saat ini masih jauh dari implementasi One Health, yakni upaya kolaboratif dari berbagai sektor untuk mencapai kesehatan yang optimal. Indonesia juga harus belajar dari pandemi ini untuk mengubah pendekatan kuratif dan rehabilitatif menjadi bersifat preventif dan promotif.

Lebih lanjut, ia menilai infrastruktur kebijakan belum dilaksanakan dengan baik karena ego sektoral. “Kita harus betul betul bersatu agar kita bisa keluar dari masalah COVID-19 dan jadi bangsa pemenang,” ujar Wiku.

Baca juga artikel terkait PERIKSA DATA atau tulisan menarik lainnya Made Anthony Iswara
(tirto.id - Kesehatan)

Penulis: Made Anthony Iswara
Editor: Ign. L. Adhi Bhaskara
DarkLight