Menuju konten utama

Agum Gumelar Minta Alumni Lemhanas Netral Saat Pilkada

Agum meminta pengurus dan anggota Ikal Lemhannas tidak mengatasnamakan organisasi untuk kepentingan di Pilkada.

Agum Gumelar Minta Alumni Lemhanas Netral Saat Pilkada
Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar menyampaikan keterangan kepada wartawan usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (25/7). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

tirto.id - Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Ikal Lemhannas) tidak boleh memihak dan harus bersikap netral dalam setiap pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Ikal Lemhannas Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar di sela-sela pelantikan dan pengukuhan Ikal Lemhannas Komisariat Jawa Timur periode 2017-2022 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (23/8/2017).

"Organisasi [Ikal Lemhannas] harus bersikap netral di seluruh Pilkada, baik kabupaten/kota, provinsi hingga Pemilihan Presiden," kata Agum Gumelar dikutip dari Antara.

Agum menekankan kepada pengurus dan anggota Ikal Lemhannas untuk menjadi pengawal demokrasi. Ia juga meminta untuk tidak mengatasnamakan organisasi untuk kepentingan di Pilkada.

Namun, mantan Menteri Perhubungan RI itu tetap memberikan hak kepada setiap individu untuk memilih maupun dipilih dalam setiap Pemilu di Tanah Air.

"Kalau atas nama pribadi, tidak masalah karena menjadi hak. Silakan memilih sesuai hati nurani dan keyakinan masing-masing," ucap Agum.

Meski berbeda pilihan nantinya, dia mengharapkan bahwa perbedaan itu hanya bersifat sementara dan kembali bersatu setelah pemilihan selesai.

"Terima apapun yang menjadi keputusan demokrasi, menang ataupun tidak menang, sebab itulah sikap kedewasaan demokrasi," kata Agum Gumelar menegaskan.

Sebelumnya, mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri juga menyarankan kepada seluruh jajaran TNI untuk tidak masuk ke dalam dunia politik, namun ia menurutnya perlu untuk mengetahui ilmu politik.

"Kalian boleh mempunyai pengetahuan politik, tetapi tidak boleh berpolitik. Beda lho. Jangan salah lho,” kata Megawati saat memberikan pembekalan kepada 437 calon perwira TNI di aula Gatot Subroto, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (21/7/2017).

Megawati mengaku sering ditanya terkait apakah militer dan polisi boleh berpolitik. “Saya selalu ditanya, bolehkan militer itu berpolitik, kepolisian berpolitik. Tidak boleh," lanjut dia.

Alasanya, kata Mega, karena TNI dan polisi sudah bersifat eksklusif dengan diberi senjata oleh negara untuk menjalankan fungsi dan perannya dalam menjaga pertahanan negara.

Baca: Megawati Larang TNI dan Polri Ikut Berpolitik

Baca juga artikel terkait PILKADA SERENTAK atau tulisan lainnya dari Alexander Haryanto

tirto.id - Politik
Reporter: Alexander Haryanto
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto