Ada Benarnya Kritik Prabowo Soal BUMN Rugi

Oleh: Vincent Fabian Thomas - 15 Januari 2019
Dibaca Normal 2 menit
BUMN memang kerap menanggung beban dari kebijakan pemerintah, seperti yang dinyatakan Prabowo. Tapi tak sampai kolaps.
tirto.id - Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, mengkritik pemerintah atas kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini. Dalam pidato di JCC Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2019) kemarin, bekas Danjen Kopassus itu mengklaim BUMN yang dikelola pemerintah kolaps alias bangkrut.

"Negara yang membiarkan BUMN-BUMN kita, yang kita banggakan... sekarang dalam keadaan yang bisa dibilang, ya bangkrut," kata Prabowo.

Utang BUMN jumlahnya mengerikan, kata Prabowo, dan kalau untung tak bakal besar-besar amat.

Ekonom Institute For Development and Finance (Indef), Abra P.G Talattov, mahfum dengan kritik Prabowo. Baginya pernyataan tersebut ada benarnya lantaran perusahaan pelat merah memang ketiban beban merealisasikan ambisi pemerintah.

Satu contoh adalah BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur. Mereka kerap menanggung biaya cukup besar, hingga 30 persen, dari total ongkos. Ini terjadi karena pemerintah via ABPN hanya menyediakan kurang dari setengah ongkos pembangunan.

Akibatnya, BUMN perlu putar otak agar proyek tetap berjalan sesuai dengan rencana, salah satunya dengan menggandeng swasta.

Derasnya pembangunan infrastruktur juga kurang dirasakan BUMN yang menyediakan material dasar seperti baja dari PT Krakatau Steel. Kebutuhan baja tak disediakan sepenuhnya oleh PT Krakatau Steel dan masih memanfaatkan produk impor. The Indonesian Iron and Steel Industry Association bahkan pernah mengeluh soal derasnya laju impor baja. Bagi Abra, kondisi ini tak ideal.

"Mestinya pembangunan ini bisa mengangkat daya saing BUMN itu sendiri. Bukannya malah dinikmati asing," ucap Abra.


Abra juga menyoroti BUMN yang diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat seperti Pertamina dan PLN. Karena harus menanggung selisih harga keekonomian, yang diakibatkan kebijakan untuk tidak menaikkan harga minyak atau listrik, kedua BUMN itu merugi. Pertamina mengalami penurunan laba hingga 73 persen meski masih untung Rp5 triliun per semester I-2018. PLN juga tercatat rugi Rp5,3 triliun pada semester I-2018 dan lebih tinggi dari 2017 secara yoy Rp2,03 triliun.

"Itu konsekuensi kebijakan pemerintah yang cenderung populis. Menjaga daya beli masyarakat di tahun politik," ucap Abra.

Di samping tiga perusahaan pelat merah itu, Abra juga mencatat PT Garuda Indonesia turut mengalami kerugian Rp1,67 triliun per Juni 2018.

Untuk mengatasi persoalan itu, Abra mengatakan pemerintah sebaiknya melakukan beberapa hal. Pertama lebih memprioritaskan bahan baku lokal. "Berapa persen harus lokal dan diproduksi dalam negeri harus jelas," ucap Abra.

Selain itu, Abra juga mengatakan pemerintah perlu mengurangi faktor politik dari kebijakan yang mereka ambil. Harga listrik dan minyak, misalnya, perlu disesuaikan secara bertahap jika memang dibutuhkan.

Terdesak, tapi Tak Bangkrut


Ada empat BUMN yang bekas mantu Soeharto sebut pada malam itu: PT Pertamina, PT PLN, PT Garuda Indonesia, dan PT Krakatau Steel. Lalu, apa tanggapan mereka?

EVP Corporate Communications dan CSR PT PLN (Persero) I Made Suprateka menampik bila perusahaan berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan, apalagi kebangkrutan.

"Ya enggak lah. Biarkan saja dia [Prabowo] menyampaikan begitu," ucap I Made kepada reporter Tirto.


Meski menolak disebut bangkrut, I Made membenarkan bila saat ini PT PLN tidak sedang meraup keuntungan berlipat. Tapi ia menilai hal itu wajar mengingat beban PLN yang ditugaskan membangun infrastruktur listrik hingga ke pelosok.

"PLN enggak bisa untung besar-besar karena harus melakukan pembangunan di daerah-daerah," kata I Made.

Hal serupa diungkapkan Manager Eksternal PT Pertamina, Arya Paramita. Ia mengatakan kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi baik, dibuktikan dengan pelbagai pencapaian mereka sepanjang tahun lalu.

Ia mencontohkan alih kelola Blok Mahakam, Blok Rokan, dan Blok terminasi lainnya yang sebelumnya dikuasai asing. Pertamina, katanya, juga terus meningkatkan penerapan BBM satu harga ke 124 titik di wilayah tertinggal di Indonesia.

"Banyak program berjalan di 2018. Itu bukti kondisi PT Pertamina positif," klaim Arya kepada reporter Tirto.

Direktur Utama Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra, juga mengatakan kalau memang ada yang perlu diperbaiki dari perusahaan, namun tidak bangkrut.

"Kalau bangkrut saya enggak akan di sini," kata dia saat ditanya reporter Tirto dalam konferensi pers Indonesia National Air Carrier Association (Inaca) di Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019).

Sementara pihak Krakatau Steel tak menanggapi pertanyaan serupa hingga berita ini ditayangkan.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan menarik lainnya Vincent Fabian Thomas
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Rio Apinino