Abdul Haris Nasution Si Penggagas Dwifungsi ABRI

Oleh: Petrik Matanasi - 7 September 2017
Dibaca Normal 2 menit
Nasution pernah ngambek dan meletuskan Peristiwa 17 Oktober 1952 karena urusan internal militer dicampuri sipil.
tirto.id - Belum ada perwira yang dua kali menjadi orang nomor satu di Angkatan Darat, sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), selain Abdul Haris Nasution. Periode jabatan pertama dilakoni sejak 27 Desember 1949 hingga 18 Oktober 1952 dan yang kedua mulai 1 November 1955 hingga 21 Juni 1962. Nasution menduduki posisi itu total sekitar sembilan tahun. Di masa sekarang, masa jabatan KSAD rata-rata tak lebih dari 2 tahun.

Pada 1952 hingga 1955, Nasution tak mengisi posisi KSAD tak lain karena Peristiwa 17 Oktober 1952. Istana negara dikepung kendaraan lapis baja Angkatan Darat demi memaksa Presiden Sukarno membubarkan parlemen, karena politikus-politikus dianggap sedang mencampuri urusan internal Angkatan Darat.

Baca juga: Saat Moncong Meriam Mengarah ke Istana

Boleh saja Nasution tak suka politikus sipil ikut campur urusan militer, tapi di lain waktu dia menjadi konseptor atas masuknya orang-orang militer masuk ke ranah pemerintahan sipil. Di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), Nasution dikenal sebagai konseptor dari Dwifungsi ABRI.

Menurut catatan Budi Susanto dan Made Tony Supriatma dalam ABRI Siasar Kebudayaan 1945-1995 (1995), pada 12 November 1958, di hadapan taruna-taruna Akademi Militer Nasional, Nasution berpidato: “Kita tidak menginginkan dan kita tidak akan menjiplak siatusi seperti terdapat di beberapa Negara Amerika Latin, di mana tentara bertindak sebagai satu kekuatan politik yang langsung, demikian pula kita tidak akan meniru model Eropa Barat di mana tentara merupakan alat mati (dari pemerintah).”

Konsepsi itu, oleh Nasution disebut sebagai "Front Lebar," tapi Profesor Joko Sutono menyebutnya "Jalan Tengah." “Disebut Jalan Tengah karena pidato inilah yang memberikan solusi praktis bagi kekikukan militer yang sesungguhnya hanya memiliki keterampilan perang untuk tampil dalam panggung politik yang sarat dengan fenomena sipil itu,” tulis Budi Susanto dan Made Tony Supriatma.

Banyak yang menyebut bahwa konsepsi ini baru benar-benar diterapkan di masa Orde Baru. Namun, di masa Sukarno pun banyak perwira tinggi yang menjadi kepala daerah, menteri, atau pejabat perusahaan negara. Sumatera Utara pernah punya gubernur Ulung Sitepu yang berpangkat militer brigadir jenderal.

Lalu, Brigadir Jenderal M. Jusuf juga menjabat Menteri Perindustrian Ringan dan Brigadir Jenderal Ibnu Sutowo mengurus minyak sehingga akhirnya jadi Direktur Utama Pertamina. Nasution sendiri terakhir dikenal sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dari 1966 hingga 1972, dan menolak pidato pertanggungjawaban Nawaksara Presiden Sukarno.

Baca juga:

Selain dikenal dengan konseptor Dwi Fungsi ABRI, Nasution juga menulis buku-buku militer (termasuk sejarah militer Indonesia dan dirinya) dan juga politikus. Di masa tak menjadi KSAD, antara 1952-1955, dia terjun ke dunia politik. Sikapnya berseberangan dengan Sukarno setidaknya sejak 1950an.

Menurut Asvi Warman Adam dalam tulisannya pada bab "Militerisasi Sejarah Indonesia: Peran AH Nasution" dalam buku Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia (2008), “Nasution berpikir bahwa ia tak mampu menentang Sukarno secara frontal […] Nasution mendirikan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) untuk memberikan kesempatan kepada tentara berpolitik.”

Namun, Nasution tak hanya bersikap keras terhadap Sukarno. Di masa Orde Baru, Nasution yang ikut serta dalam kebangkitannya, kemudian menjadi salah satu tokoh oposisi melalui Petisi 50 pada 5 Mei 1980. Nasution bahkan pernah kena cekal, tak bisa berkegiatan politik setelah pensiun dari ketentaraan.

Menentang penguasa, baik di zaman Sukarno maupun Soeharto, nampaknya dipelajari Nasution sejak dia sekolah di sekolah guru, di masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Gurunya, seorang Indo-Belanda bekas pegawai negeri kolonial, memilih untuk menentang pemerintah.

Puluhan tahun setelahnya, dalam Memenuhi Panggilan Tugas: Kenangan Masa Muda (1990), Nasution menulis: “Pada tahun terakhir, kami mendapat guru bahasa Indonesia, yang disebut waktu itu sebagai bahasa Melayu, yang membawa pengaruh baru. Ialah Tuan Dahler, bekas pamong praja Belanda, kalau tak salah Asisten Residen, tokoh Belanda Indo yang nasionalis. Ia suka bercerita tentang konflik-konfliknya dengan atasan-atasannya, karena ia membela rakyat kecil.”

Baca juga:

Namun, Nasution tidak langsung terjun ke dunia politik setelah dididik Dahler dalam pelajaran bahasa Indonesia itu. Seperti umumnya pemuda terpelajar yang hidup di kolonial, dia memilih untuk sekolah lalu bekerja. Sebelum masuk militer, Nasution pernah jadi guru di Musi Dua, Sumatera Selatan.

Ketika ada lowongan taruna Akademi Militer Bandung, dia mendaftarkan diri. Setelah lulus, dia sempat berdinas sebagai Letnan muda KNIL. Ketika Jepang datang, dia kabur dari kesatuannya di Jawa Timur. Dia bersepeda dari Jawa Timur ke Jawa Barat, lalu tinggal di Bandung. Di zaman Jepang yang penuh tekanan itu, dia juga tak masuk dunia politik pergerakan nasional.

Baca juga: Romantika Bersepeda

Infografik Abdul haris nasution


Setelah Indonesia merdeka, dia masuk tentara Republik. Dalam waktu singkat, dia sudah jadi kolonel di Jawa Barat dan menjadi panglima dari Divisi Siliwangi. Dalam hitungan tahun, setelah Oerip Soemohardjo dan Sudirman meninggal dunia, sebagai pemuda berpengalaman militer, dia pun menjadi orang nomor satu di Angkatan Darat.

Baca juga: Ejekan Tentara Belanda untuk Maung Siliwangi

Setelah dipecat sebagai KSAD pada 1952, barulah dia berpolitik sambil menulis buku terkenalnya Pokok-pokok Gerilya (1953). Ketika aktif lagi sebagai KSAD, dia memang meninggalkan IPKI dan politik praktis, tapi dia tetap berseberangan dengan Sukarno.

Berhubung KSAD dianggap posisi kuat untuk Nasution, maka “Sukarno ingin melemahkan Nasution dengan cara memasukkannya ke dalam kabinet dan menggantikannya di pucuk pimpinan tentara,” tulis Merle Calvin Ricklefs, dalam Sejarah Indonesia Modern 1200–2008 (2008).

Nasution pun dijadikan Menteri Pertahanan hingga 1966. Maka, periode itu, ia menjadi jenderal tanpa pasukan. Ia pun tak terlibat aktif di partai, termasuk saat turut menandatangani Petisi 50. Judul buku biografinya yang dirilis pada 1998 benar belaka: Jenderal Tanpa Pasukan Politisi Tanpa Partai.

Baca juga artikel terkait TNI atau tulisan menarik lainnya Petrik Matanasi
(tirto.id - Politik)

Reporter: Petrik Matanasi
Penulis: Petrik Matanasi
Editor: Maulida Sri Handayani