6 Tuntutan Mahasiswa Saat Reformasi 1998 dan Penjelasannya

tirto.id - Terdapat enam tuntutan reformasi Indonesia pada Mei 1998 yang disuarakan oleh mahasiswa untuk mewujudkan Indonesia madani, adil, dan makmur.

Tuntutan ini terkait dengan situasi ekonomi dan politik yang dinilai rakyat Indonesia tidak adil dan korup. Hal ini juga yang mendorong masyarakat menuntut adanya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru.

Dirangkum dari buku Sejarah untuk Kelas XII SMA dan MA Program IPS oleh Rini Mardikaningsih dan R. Sumaryanto, Orde Baru yang berkuasa selama lebih kurang 32 tahun tidak konsisten dan konsekuen dalam menerapkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan demokratis.

Kemudian, sejak terjadi krisis moneter pada tahun 1997, masyarakat Indonesia melakukan gerakan demonstrasi untuk menuntut reformasi total. Pada awalnya, gerakan masa reformis terjadi di kampus-kampus dengan mahasiswa sebagai motor penggeraknya.

Selanjutnya, karena didorong oleh kondisi dan keinginan untuk menciptakan Indonesia yang adil dan makmur, masyarakat Indonesia dari semua kalangan bergabung dalam demonstrasi. Gerakan yang pada mulanya adalah demonstrasi mahasiswa berubah menjadi gerakan rakyat.

Kemarahan rakyat semakin tersulut karena ketidakpuasan hasil Pemilu, lalu pada 10 Mei 1998 terjadi pembentukan Kabinet Pembangunan VIII. Susunan kabinet tersebut dinilai masyarakat masih sangat lekat dengan ciri korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Situasi kemudian diperparah dengan keputusan pemerintah untuk menaikkan BBM dan ongkos angkutan umum. Sehingga muncul agenda utama, yaitu menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya, disertai dengan enam tuntutan lainnya.

Nyatanya tuntutan itu dipenuhi pada 21 Mei 1998 ditandai dengan pengumuman lengsernya Soeharto dari jabatan panjang sebagai presiden.

Dikutip dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mundurnya Soeharto dari jabatan presiden sekaligus menandai berakhirnya era Orde Baru. Tepat pada hari ini, 25 tahun kemudian peristiwa itu diperingati dalam Hari Peringatan Reformasi.

6 Tuntutan Mahasiswa Saat Reformasi 1998

Perjuangan mahasiswa menuntut lengsernya Presiden Soeharto menimbulkan kerusuhan dengan para aparat.

Sehingga, pada tanggal 12 Mei 1998 empat mahasiswa mati tertembak.

Penembakan itu menjadi salah satu pemicu terjadinya Tragedi Trisakti yang membuat perekonomian lumpuh. Di tengah kekalutan perjuangan reformasi, terdapat enam tuntutan mahasiswa saat reformasi pada Mei 1998.

Berikut daftar tuntutan mahasiswa saat reformasi 1998 dan penjelasannya:

1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya

Soeharto yang berkuasa selama lebih kurang 32 tahun dianggap sebagai akar dari permasalahan politik dan ekonomi Indonesia pada masa itu.

Kekuasaan yang sangat kuat dan luas yang dimiliki Soeharto memungkinkan dia membuat kerajaan politik bersama orang-orangnya.

2. Laksanakan amandemen UUD 1945

Tuntutan amandemen UUD 1945 dianggap sebagai pilihan logis untuk mewujudkan kepastian hukum Indonesia di masa mendatang.

Salah satu hasil dari tuntutan ini adalah pembatasan waktu kekuasaan presiden dan wakilnya yang hanya bisa menjabat selama dua periode saja.

3. Hapuskan dwi fungsi ABRI

Pada masa Orde Baru ABRI bisa menempati dua posisi yaitu pada fungsi keamanan dan politik. Inilah yang membuat ABRI kala itu memiliki kekuasaan yang cukup luas dalam mengatur negara.

Kekuasaan yang luas ini sangat rentan disalahgunakan dan akan ada kecenderungan ABRI tidak memihak masyarakat sipil.

4. Laksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya

Demi mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Otonomi daerah adalah salah satu jawaban yang bisa menyelesaikan ketimpangan kemajuan, yang memang pada awal Indonesia berdiri cenderung Jawa Sentris.

Otonomi daerah memungkinkan daerah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk mengembangkan dan memajukan daerahnya masing-masing.

5. Tegakkan supermasi hukum

Orde Baru memiliki catatan kelam tentang bagaimana hukum yang hanya tajam ke bawah. Pejabat tinggi berperilaku sewenang-wenang. Reformasi menuntut agar hukum ditegakkan seadil-adilnya dan tidak pandang bulu.

6. Ciptakan pemerintah yang bersih dari KKN

Orde Baru juga memiliki riwayat hitam korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang masif dan terstruktur. Sehingga, pada peristiwa reformasi, dituntut untuk mewujudkan pemerintah bersih dari KKN.