tirto.id - Anggota Ombudsman RI Laode Ida meminta panitia seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) memperbaiki layanan. Dengan begitu ia berharap para peserta lebih terbantu saat mengikuti seluruh tahapan seleksi.
Bicara di Kantor Ombudsman, Jakarta, Rabu (6/11/2019), Ida mengatakan salah satu yang perlu diperbaiki adalah posko aduan alias help desk. Tahun lalu, Ida bilang Ombudsman menemukan ada peserta yang tidak dilayani help desk.
"Kalau tidak maksimal perannya, mereka mengadu tidak terlayani, akhirnya tidak ada gunanya help desk itu," kata Ida.
Help desk dibentuk tiap-tiap kementerian. Ida tidak menjelaskan kementerian mana yang help desk-nya tidak bekerja maksimal.
Masalah lain terkait informasi untuk peserta. Ida bilang panitia harus memberikan penjelasan sedetail mungkin tentang syarat pendaftaran CPNS. Misalnya, untuk satu lowongan, orang dengan latar belakang ilmu apa saja yang boleh mendaftar.
Ida juga menyinggung perkara keterlambatan pengiriman berkas CPNS akibat sarana-prasarana tidak memadai, juga masalah beredarnya nomor induk pegawai untuk CPNS--tanda seseorang diterima--tapi tidak pernah sampai ke yang bersangkutan.
Untuk yang disebutkan terakhir dialami Sugianti, seorang guru honorer di Jakarta.
Masalah terakhir yang Ida kemukakan dan perlu diselesaikan tahun ini adalah adanya indikasi konflik kepentingan dan tidak objektifnya panitia saat seleksi.
"Kementerian PAN-RB harus memastikan tahapan seleksi itu benar-benar terkawal sehingga tidak ada subjektivitas dari penyelenggara yang menimbulkan hasil berdasarkan like or dislike," terangnya.
Pendaftaran CPNS 2019 akan dibuka pada 11 November. Masyarakat yang berniat melamar bisa mengakses laman pendaftaran, sscasn.bkn.go.id--secara daring.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Rio Apinino
