3 Cawagub PKS dan Peluang Penolakan dari DPRD DKI

tirto.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tengah berupaya agar tiga kadernya yang menjadi kandidat calon Wakil Gubernur DKI Jakarta bisa diterima DPRD DKI. Salah satu upaya yang ditempuh ialah dengan merencanakan agenda silaturahmi ke sejumlah fraksi dalam waktu dekat.

Ketiga kandidat ialah Ahmad Syaikhu yang merupakan mantan Wakil Wali Kota Bekasi, Agung Yulianto yang merupakan Sekretaris DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) PKS DKI Jakarta, serta Abdurrahman Suhaimi yang merupakan Ketua Dewan Syariah PKS DKI Jakarta sekaligus anggota DPRD DKI Jakarta.

“Mudah-mudahan setelah komunikasi dibangun dan juga mengenal visi misinya, komunikasi berikutnya jadi lebih lancar. Sehingga […] relatif lebih mudah,” kata Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo kepada reporter Tirto, Selasa (8/1/2019).

Langkah itu diambil PKS lantaran banyak anggota DPRD DKI Jakarta yang mengaku belum familiar dengan ketiga cawagub itu. PKS sadar ketiganya rawan ditolak jika DPRD tak mengenal mereka.

Silaturahmi itu lantas dijadikan strategi guna menggali potensi dan juga kepribadian para kandidat. Dengan silaturahmi ini, PKS yakin ketiga kader bisa mendapatkan perhatian lebih dari DPRD DKI Jakarta. Dua dari ketiga kader itu nantinya diserahkan ke DPRD DKI dan Anies Baswedan.

Perhatian dari DPRD DKI Jakarta memang dirasa penting lantaran DPRD akan menentukan siapa dari kedua calon yang diajukan untuk dipilih secara voting menjadi wakil gubernur untuk Anies Baswedan.

Pandangan Fraksi

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengaku hanya mengenal sosok Ahmad Suhaimi. Ini karena Suhaimi merupakan anggota DPRD. Untuk Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto, Gembong mengaku baru tahu nama dan belum secara rinci mengetahui kiprah masing-masing.

“Karena baru tahu nama, saya belum mau komentar. Khawatir nanti kami menilai orang, padahal orangnya enggak diusulkan. Kan, enggak enak juga,” kata Gembong, Selasa siang.

Gembong berharap PKS dan Partai Gerindra segera mengajukan dua nama kandidat yang sudah pasti kepada Anies. Menurut Gembong, PDIP kini menunggu kepastian nama yang diajukan.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas malah meragukan kompetensi yang dimiliki ketiga kandidat. Selain mengaku tidak begitu mengenal ketiga kandidat, Hasbiallah tidak melihat ketiga calon tak punya kemampuan yang mumpuni untuk menjadi wakil gubernur.

“[Saya] benar-benar enggak tahu, bagaimana mau ngomongin track record?” kata Hasbiallah, Senin (7/1/2019).

Menurut Hasbiallah, pembahasan mengenai wakil gubernur ini lebih baik diundur sampai setelah Pilpres 2019. Ia pun menilai Anies selama ini masih bisa bekerja sendiri dengan bantuan dari sejumlah kepala dinas.

“Kasihan gubernur, enggak usah direcokin dulu,” ucap Hasbiallah.

Senada dengan Hasbiallah, Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta Mohamad Ongen Sangiaji juga menilai tiga kandidat yang diajukan PKS tidak memiliki kapasitas yang mumpuni.

Tak tanggung-tanggung, Ongen bahkan mengatakan apabila Hanura akan menolak ketiga kandidat tersebut.

“Saya bukan menolak atau tidak suka dengan kader PKS. Tetapi saya kasihan dengan Jakarta kalau dipegang dengan orang yang salah,” ungkap Ongen, kemarin.

Ongen menilai PKS dan Partai Gerindra perlu duduk bersama lagi untuk secara serius memilih sosok yang benar-benar tepat serta lebih memahami permasalahan di DKI Jakarta.

Buntut Kisruh PKS-Gerindra

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai penolakan ini buntut dari belum terjadinya kesepakatan antara PKS dan Gerindra soal calon wagub yang akan diusung.

Menurut Adi, perdebatan panjang yang terus bergulir di internal PKS-Gerindra membuat fraksi-fraksi di luar jadi punya kecenderungan untuk menolak kandidat dari PKS.

Pada sisi lain, kata Adi, belum terjadinya kesepakatan ini membuat PKS dan Gerinda dianggap sebagai koalisi yang rapuh.

“Kuncinya ada di PKS dan Partai Gerindra. Kalau saja nama-nama itu sudah selesai di internal partai, suka tidak suka, kan, fraksi lain harus menerima,” kata Adi kepada reporter Tirto.

“Karena mereka [fraksi lain] enggak juga punya hak untuk menolak [nama].”