2018 Tahun Bencana Mematikan di Indonesia, Bagaimana Pemulihannya?

Oleh: Abul Muamar - 21 Desember 2018
Dibaca Normal 2 menit
Tahun 2018 menjadi tahun bencana paling mematikan di Indonesia. Jumlah korban meninggal dan hilang mencapai 4.231 jiwa.
tirto.id - Tahun 2018 bisa dibilang tahunnya bencana alam di Indonesia. Tanpa mengurangi simpati terhadap korban, di tahun ini faktanya bencana datang bertubi-tubi.

Dari data yang dihimpun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tercatat 2.426 bencana alam terjadi di Indonesia dalam kurun 2018. Sebanyak 2.350 di antaranya tergolong bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan angin puting beliung. Sedangkan 76 lainnya berupa bencana geologi seperti gempa bumi dan tsunami.

Total korban jiwa dan hilang mencapai 4.231 jiwa, luka-luka 6.948 orang, dan yang mengungsi 9.956.395 orang. Gempa bumi di Lombok dan gempa-tsunami di Palu merupakan dua bencana terbesar yang memakan korban lebih dari seribu jiwa.

Dari sisi jumlah korban, tahun 2018 jauh lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya atau setidaknya selama satu dekade terakhir. Sebagai perbandingan, terjadi 2.862 bencana dengan jumlah korban meninggal dan hilang mencapai 378 jiwa pada 2017. Sementara pada 2016, terjadi 2.306 bencana dengan total korban jiwa sebanyak 578.

"Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, jumlah korban meninggal dan hilang akibat bencana paling banyak adalah pada 2018. Jumlahnya mencapai 4.231 jiwa," kata Kepala BNPB Willem Rampangilei di kantornya, Jakarta, Rabu (19/12/2018).

Mengenai Lombok dan Palu, Willem mengatakan pemerintah terus berupaya memulihkan keadaan di dua wilayah itu. Untuk di Lombok, kata Willem, proses pendataan dan verifikasi rumah rusak sudah dilakukan, sedangkan bantuan dari pemerintah pusat senilai Rp1,5 triliun sedang dalam proses pencairan.



Kendati demikian, Willem mengakui penyaluran dana bantuan tidak berjalan mulus karena masih ada alokasi anggaran yang tertahan di pemerintah daerah. "Belum seluruhnya bisa disampaikan kepada masyarakat karena masih ada perbedaan validasi dan verifikasi terkait tingkat kerusakan rumah," ucap Willem.

Sedangkan di Palu, Willem menyebutkan pemerintah masih menyusun rancangan induk untuk merelokasi warga. Menurutnya, relokasi bakal dilakukan ke daerah yang dinilai tidak rawan bencana.

"Usaha yang kami lakukan sekarang adalah mendata rumah rusak serta harus merelokasi. [Pembangunan] Tidak bisa dilakukan sebelum ditetapkan mana daerah merah dan di mana kawasan relokasinya," jelas Willem.

Willem menargetkan pengkajian relokasi ini bisa selesai dalam 1-2 pekan ke depan. Ia mengaku sudah membahasnya dalam rapat bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, pekan lalu.

"Sudah ada empat titik, tapi ini nanti disampaikan lewat Surat Keputusan Gubenur Sulawesi Tengah. Setelah itu baru bisa kami tindak lanjuti dan dilakukan pendataan," ujar Willem.

Untuk 2019, BNPB memprediksi sekitar 500 gempa terjadi di Indonesia setiap bulan. Namun, prediksi BNPB tidak sampai menjangkau soal daerah-daerah mana saja yang akan terjadi gempa, serta kekuatan yang akan ditimbulkan.

Infografik CI Bangsa tidak sadar bencana
Infografik CI Bangsa tidak sadar bencana

Pemulihan Masih Berjalan

Bambang Suprayogi, seorang warga di Lombok, NTB, mengatakan pemulihan kondisi di NTB masih berlangsung. Hanya saja, pemulihan di kawasan Lombok Utara cenderung lebih lama dibanding daerah Lombok lain lantaran banyak bangunan dan rumah yang hancur.

"Sepenglihatan saya, di sepanjang jalan di sana itu sudah banyak beton-beton pondasi. Di sekitar Mataram juga mulai ada pabrik-pabrik kecil untuk memproduksi beton," ujar Bambang kepada reporter Tirto melalui sambungan telepon seluler, Kamis sore (20/12/2018).

Bambang mengatakan, sampai saat ini warga Lombok masih was-was akan terjadi gempa lagi. Turis asing juga katanya banyak yang membatalkan kunjungannya ke Lombok.

"Udah, gitu, banyak informasi yang enggak jelas kebenarannya, membuat wisatawan semakin cemas," katanya.

Terpisah, Nurlaela Lamasitudju, warga Palu, menyampaikan relokasi yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya melibatkan warga. Menurut Nurlaela, keterlibatan warga padahal bisa lebih mempercepat proses relokasi.

"Pemerintah juga terlihat hanya mengutamakan bantuan dari Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Padahal kan ada bantuan yang sifatnya dari donor juga, tapi itu seperti tidak terkoordinasi dengan baik,” kata Nurlaela saat dihubungi Tirto.


Nurlaela juga menyebut bantuan logistik belum merata. Ia mengatakan masih ada warga di sejumlah daerah yang aksesnya sulit belum memperoleh bantuan seperti bahan pokok maupun tenda. Penyaluran bantuan, kata dia, masih cenderung mengalir ke daerah-daerah tertentu saja.

"Pemerataan bantuan sangat diperlukan lantaran tidak sedikit daerah yang terkena dampak cukup parah namun belum juga terjangkau oleh bantuan," katanya.

Baca juga artikel terkait BENCANA ALAM atau tulisan menarik lainnya Abul Muamar
(tirto.id - Sosial Budaya)

Reporter: Damianus Andreas
Penulis: Abul Muamar
Editor: Mufti Sholih
DarkLight