2 Tersangka Kasus Dugaan Suap Menteri KKP Edhy Prabowo Masih Buron

Oleh: Gilang Ramadhan - 26 November 2020
Dibaca Normal 1 menit
KPK total menetapkan tujuh tersangka dalam kasus suap terkait perizinan ekapor benih lobster atau benur.
tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau dua tersangka kasus dugaan suap terkait perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera menyerahkan diri.

Dua tersangka, yakni Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Andreau Pribadi Misata (APM) dan Amiril Mukminin (AM).

"Dua orang tersangka saat ini belum dilakukan penahanan dan KPK mengimbau kepada dua tersangka, yaitu APM dan AM untuk dapat segera menyerahkan diri ke KPK," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11/2020) malam.

KPK total menetapkan tujuh tersangka dalam kasus suap terkait eskpor benih lobster atau benur.

Sebagai penerima suap, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (EP), Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri (SAF) Andreau Pribadi Misata, pengurus PT ACK Siswadi (SWD), staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih (AF), dan Amiril Mukminin (AM). Sedangkan sebagai pemberi, yaitu Direktur PT DPP Suharjito (SJT).

KPK menduga Edhy menerima total Rp9,8 miliar dan 100 ribu dolar AS dalam kasus tersebut.

Sebagai penerima, Edhy bersama lima orang lainnya disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara Suharjito disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP uncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.


Baca juga artikel terkait OTT MENTERI KKP EDHY PRABOWO atau tulisan menarik lainnya Gilang Ramadhan
(tirto.id - Hukum)

Sumber: Antara
Penulis: Gilang Ramadhan
Editor: Gilang Ramadhan
DarkLight