tirto.id - Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan Ibu Kota negara ke luar Pulau Jawa memberi peluang tersendiri bagi industri properti di lokasi Ibu Kota baru.
Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memprediksi, bakal ada 1,5 juta penduduk baru di lokasi tersebut, sehingga memerlukan jumlah hunian banyak. Jumlah ini dihitung berdasar jumlah pegawai negara dan keluarganya.
Rinciannya, kata Bambang yakni akan ada 200 ribu ASN dari lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif yang akan menempati Ibu Kota baru.
Kemudian, personel Polri-TNI yang akan menempati ibu kota baru sekitar 25.000 orang. Dihitung berdasar jumlah keluarga para pegawai negara itu juga ikut pindah diperkirakan ada 800.000 orang.
Selain itu, diperkirakan masih ada pelaku bisnis yang mendukung kegiatan ekonomi di sana.
"Sehingga total 1,5 juta orang," kata dia di Kantor Sekretariat Kepresidenan, Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2019).
Proses pembangunan infrastruktur fisik direncanakan berlangsung mulai 2022 hingga 2024, setelah melewati proses penetapan lokasi, penyusunan aturan oleh DPR hingga penyiapan lahan.
Kemudian, kata dia, pada 2024 proses pemindahan Ibu Kota mulai dilakukan setelah seluruh infrastruktur dasar fasilitas pemerintahan dan kawasan pendukung telah tersedia.
"Sehingga paling tidak 2024 sudah ada aktivitas pemindahan baik sebagian atau pun keseluruhan pemerintah ke ibu kota baru," ujar dia.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Zakki Amali
