Menuju konten utama

11 Hakim Minta Advokasi KY Selama 2018, Termasuk Karena Intimidasi

Selama 2018, KY menerima 11 permohonan advokasi dari hakim yang mendapat tekanan saat bertugas. Permohonan advokasi itu diajukan karena sejumlah sebab, termasuk intimidasi.

11 Hakim Minta Advokasi KY Selama 2018, Termasuk Karena Intimidasi
komisi yudisial. tirto/andrey gromico

tirto.id - Komisi Yudisial (KY) mencatat masih ada sejumlah hakim yang meminta advokasi lembaga itu selama tahun 2018 karena mendapat tekanan saat bertugas.

“Sepanjang tahun 2018, KY telah menerima 11 permohonan advokasi hakim,” kata Ketua KY Jaja Ahmad Jayus di Gedung KY, Jakarta, Senin (31/12/2018).

Jaja mengatakan, 11 hakim tersebut melaporkan sejumlah jenis tekanan yang dialami mereka saat bertugas. Ia mengatakan, tekanan-tekanan itu berupa intimidasi saat persidangan, mengganggu pelaksanaan eksekusi, hingga ancaman terhadap keamanan hakim.

Sayangnya, Jaja tidak memerinci perkara-perkara yang ditangani oleh 11 hakim itu. Namun, dia memastikan KY telah menuntaskan semua masalah yang diadukan oleh para hakim tersebut.

Ratusan Persidangan Dipantau KY Selama 2018

Selama tahun 2018, KY menerima ratusan permohonan untuk pemantauan persidangan. Dalam data yang diperoleh tirto, KY mendapat 581 permohonan pemantauan persidangan. Sekitar 517 permohonan dari masyarakat sementara 64 inisiatif dari KY. Dari total permohonan, setidaknya 278 permohonan berhasil dipantau KY.

Akan tetapi, Jaja Ahmad Jayus mengklaim, “Pemantauan [persidangan] ada 400 lebih [selama 2018].”

Dari data KY, 10 provinsi lokasi asal permohonan pemantauan persidangan yang terbanya ialah: DKI Jakarta (126 permohonan), Jawa Timur (79 permohonan), Jawa Tengah (49 permohonan), Jawa Barat (43 permohonan), Riau (32 permohonan), Sulawesi Utara (20 permohonan), Sulawesi Selatan (20 permohonan) dan Nusa Tenggara Timur (19 permohonan).

Sementara lima provinsi lokasi persidangan yang paling banyak dipantau oleh KY adalah: Jawa Timur (21 perkara), DKI Jakarta (17 perkara), Riau (17 perkara), Jawa Barat (12 perkara) dan Jawa Tengah (12 perkara).

Untuk jenis perkara yang dipantau KY selama tahun 2018, rinciannya adalah: perdata (57), pidana khusus (46), pidana umum (34 perkara) dan lain-lain.

Baca juga artikel terkait KOMISI YUDISIAL atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Hukum
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Addi M Idhom