tirto.id - Namanya berbeda-beda Srivijaya, Srivisaya, Shilifoshi, Foshih, Sanfoqi, Sribhoja, Sribuza, Zabag, Zabaj, Swarnabhumi, tetapi sami mawon yang dibicarakan: Sriwijaya. Harap diketahui juga itu bukan nama seorang raja, tetapi sebuah kerajaan.
George Cœdès (1887-1969) hampir 100 tahun yang lalu mengoreksi kekeliruan J.H.C Kern, arkeolog Belanda yang pada 1913 salah menafsirkan prasasti Kota Kapur yang bertitimangsa 28 Februari 686. Kelak para arkeolog mengusung hari di mana Cœdès mengoreksi Kern sebagai hari "kelahiran" Kerajaan Sriwijaya.
Cœdès memproklamasikan kelahiran kerajaan niaga maritim itu melalui eseinya “Le Royaume de Çrivijaya” yang diterbitkan pertama kali pada 1918 dalam Bulletin de l’École française d’Extrême-Orient. Kerajaan tersebut ditemukan Cœdès melalui pembacaan sumber prasasti-prasasti yang berjumlah 23 di Palembang dan Semenanjung Melayu. Ia membandingkannya dengan prasasti di Tamil dan teks-teks Cina serta Arab.
Penemuan ini segera disambut dengan perdebatan mengenai letak ibukota atau pusat Kerajaan Sriwijaya. Sebagian menyatakan ibukota Sriwijaya terletak di tempat lain di Sumatera dan di Semenanjung Melayu, di sebelah perbatasan antara Thailand dan Malaysia, yang memiliki situs-situs purbakala yang lebih kaya dari Palembang.
Cœdès memasukkan semua situs itu ke dalam sejarah Sriwijaya. Namun sampai maut menjemputnya, ia tetap meyakini ibukota Sriwijaya berada di Palembang. Meski dibandingkan tempat yang lain daerah tersebut miskin peninggalan purbakala, tak bisa dipungkiri bahwa Palembang yang paling mungkin menyaksikan kelahiran Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7.
Teori Cœdès hampir saja dilupakan untuk selamanya ketika Ben Bronson—seorang Amerika penanggungjawab proyek penggalian di Palembang—menyatakan tidak terdapat sesuatu yang berasal dari masa sebelum abad ke-14 yang patut diperhatikan. Bronson pun menyusun suatu teori mengenai urbanisasi di Asia Tenggara kepulauan yang tidak mungkin berkembang sebelum abad ke-15.
Belakangan Cœdès terbukti benar dalam soal Palembang sebagai ibukota Sriwijaya. Penggalian arkeologis sejak 1979 di Palembang dan sekitarnya memang terganggu. Amat minim pemahaman pemerintah dan masyarakat akan pentingnya pelestarian peninggalan masa lalu mereka yang jaya — bahkan di daerah yang disinyalir sebagai situs Kerajaan Sriwijaya dibangun kini di atasnya berdiri kampus Universitas Sriwijaya.
Namun akhirnya bukti-bukti bahwa di Palembang terdapat kota yang lahir di abad ke-7 berhasil dikumpulkan. Belasan candi membuktikan agama Budha dan Hindu berkembang di sana antara abad ke-6 sampai ke-13.
Sebuah pameo beredar di antara para sejarawan: “Beruntunglah mereka yang muda sebab dapat berdiri di atas ‘pundak para raksasa’ dalam menjalankan kerja akademiknya”. Cœdès adalah salah satu raksasa itu.
Sejarawan Pierre-Yves Manguin dan Soeroso M.P. mengungkapkan bahwa pada 1979 tidak akan dimulai penelitian arkeologi intensif di kawasan Sumatra, khususnya di bagian selatan dan sekitarnya, jika tidak ada esei menggetarkan Cœdès tentang Sriwijaya pada 1918.
Pernyataan Manguin dan Soeroso MP telah membenarkan apa yang ditulis Cœdès dalam Les États Hindouisés d’Indochine et d’Indonésie bahwa “dalam waktu sekitar 15 tahun bukunya akan jadi barang basi”. Mungkin ada benarnya: demi melihat perkembangan kajian arkeologi, penemuan sumber-sumber baru, teknik dan metode penelitian mutakhir, termasuk orientasi dalam interprestasi data juga mengalami perubahan. Perkembangan itu membuat siapapun yang membaca kembali karya Cœdès akan segera merasakan bahwa penulisnya hanya ribet dengan hal-hal yang berkisar pada soal “kepastian sejarah” (historical certainty).
Berdiri di Pundak Cœdès
Tapi Cœdès bukannya tak sadar akan hal itu. Di usia senja, ia masih sempat melihat kemunculan corak baru penulisan sejarah.
“New History”, begitu kata Arthur Marwick dalam The Nature of History (1985). Para peneliti tidak hanya puas dengan “kepastian sejarah”, tetapi juga mencoba menentukan struktur sejarah atau sebuah kontruksi analitis yang sengaja dibuat agar gejolak peristiwa aktual dari masa lalu di suatu kawasan dapat lebih mudah dipahami. Tanpa usaha itu—kata Taufik Abdullah—sejarah tak ubahnya air yang mengalir tanpa arah.
Tapi bagaimana pola atau struktur sejarah akan dibangun kalau ihwal “apa”, “siapa”, “bila” dan “di mana” masih gelap? Di sinilah peran penting Cœdès. Ia telah menggunakan keahliannya yang luar biasa dalam epigrafi, arkeologi, linguistik, filologi dan sejarah untuk menjawab unsur-unsur yang paling esensial itu. Cœdès bukan saja berhasil mengenalkan Sumatera yang pada awal abad ke-20 masih merupakan terra incognita, lantaran keasyikan ilmuwan Belanda dengan Jawa. Sebab itu Cœdès tetap mendapat pengikut. Ia menjadi “raksasa” untuk banyak orang yang sekreatif mungkin memanfaatkan kesempatan untuk berdiri di atas pundaknya.
Pundak Cœdès bukan hanya menampung sejarawan dan arkeolog. Para politikus pergerakan nasional pun ikut menggunakan sejarah Sriwijaya untuk “menciptakan bangsa Indonesia”.
Pada 1930-an, penemuan Cœdès dirayakan sama meriahnya oleh para politikus pergerakan maupun arkeolog. Sukarno dan Mohammad Yamin adalah di antara yang paling serius memanfaatkan Sriwijaya sebagai lambang keagungan masa lampau Indonesia. Penemuan lambang baru yang merupakan kerajaan yang berpusat di Sumatera, menawarkan semacam keseimbangan untuk menangkis kritik-kritik tentang dominasi Jawa dalam mengimajinasikan bangsa yang hendak dibentuk karena dominannya pengambaran Majapahit.
Sriwijaya menyusul Majapahit dalam menginspirasi Indonesia. Inilah yang dijumpai dalam rekonstruksi kultural dan pembentukan situasi intelektual di sekitar proses lahirnya nasionalisme dan bangsa Indonesia. Sukarno berdiri di garis terdepan mempertahankan pendapat bahwa secara politis bangsa Indonesia baru lahir, tetapi secara kultural ia sudah ada sejak lama. Pada 1930, di dalam pidato Indonesia Menggugat yang dibacakan di depan pengadilan kolonial di Bandung, Sukarno menempatkan Sriwijaya dalam trilogi sejarahnya di posisi pertama: “zaman lampau yang gemilang”.
Sukarno menegaskan kembali konsepnya ini saat pidato Lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945. Dikatakannya sebelum ada negara nasional Indonesia “kita hanya dua kali mengalami nationale staat”. Sriwijaya adalah nationale staat yang pertama dan Majapahit yang kedua. Sukarno menyebut ini senapas dengan persetujuannya kepada Ernest Renan bahwa unsur terbesar terbentuknya bangsa ialah le desir d’etre ensemble alias kehendak akan bersatu. Kehendak Indonesia bersatu bukan didorong oleh unsur-unsur primordial seperti landasan cita-cita “Jerman Raya”, misalnya, tetapi bertolak dari dorongan sejarah.
Cœdès digelari le doyen. Dialah towering figure yang bukan saja telah bekerja penuh tanggungjawab untuk memberi “kepastian sejarah”, tetapi juga sekali waktu – meminjam ungkapan Onghokham – “banyak memancing pemikiran (thought-provoking)”.
Tak pelak lagi, gagasan-gagasan Cœdès sukses memprovokasi pikiran para ilmuwan, bahkan para politikus pergerakan nasional yang hasilnya sangat jelas: sebuah bangsa merdeka dengan sederet bukti historis tentang kegemilangannya di masa lalu.
Menjelang peringatan 100 tahun esei yang menantang itu —meminjam istilah Cœdès— “poin d’appui” atau nilai terkuat apa yang hendak dirayakan? Tak dapat dipungkiri, peluang memanfaatkan sejarah Sriwijaya sebagai strategi budaya yang berbeda dari yang sudah dilakukan oleh para pendiri bangsa telah terbentang. Dunia terus berubah. Tugas membentuk fakta atau kronologi masa lalu dengan pemaknaan yang baru ada di tangan sejarawan hari ini.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.
